DINEWS.ID — Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor turut menyasar pimpinan daerah. Bupati Bogor Rudy Susmanto membenarkan dirinya ikut dimintai keterangan oleh lembaga antirasuah tersebut terkait sejumlah isu dan program kerja di Kabupaten Bogor.
Rudy mengungkapkan, permintaan keterangan itu berlangsung dalam beberapa hari terakhir, bahkan sudah berjalan selama beberapa minggu. Pemeriksaan tidak hanya melibatkan staf dan pejabat di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga kepala daerah.
Hal tersebut disampaikan Rudy saat memberikan keterangan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat, 29 Oktober 2026.
“Jadi dalam beberapa hari terakhir, bahkan beberapa minggu ini, memang ada beberapa orang yang dimintai keterangan. Salah satunya, saya juga ikut dimintai keterangan. Bupati Bogor pun dimintai keterangan,” ujar Rudy Susmanto.
Menurut Rudy, pemanggilan dirinya dan sejumlah jajaran Pemkab Bogor berkaitan dengan klarifikasi beberapa isu serta pelaksanaan program kerja yang sedang berjalan.
Ia menyebut sejumlah instansi masuk dalam cakupan materi pemeriksaan, di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pendidikan (Disdik). Selain itu, terdapat pula beberapa OPD lain serta program pemerintah daerah yang turut dimintai penjelasan.
“Materi pemeriksaannya mencakup mulai dari Bapenda, Dinas Pendidikan, beberapa OPD lainnya, serta terkait sejumlah program yang sedang berjalan di Kabupaten Bogor,” kata Rudy.
Rudy Minta Semua Pihak Kedepankan Praduga Tak Bersalah
Menanggapi pemeriksaan KPK tersebut, Rudy mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses klarifikasi dan penegakan hukum berjalan. Menurutnya, setiap pihak perlu menghormati proses yang dilakukan KPK.
Rudy juga menegaskan bahwa Pemkab Bogor siap mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan oleh penyidik, termasuk penyediaan data maupun keterangan terkait materi pemeriksaan.
Ia menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.
“Tentunya kita tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apa pun informasi yang dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kita harus dukung dan kita support bersama-sama. Sebagai warga negara yang baik, tugas dan kewajiban kita adalah tunduk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Pernyataan Rudy tersebut sekaligus menegaskan bahwa dirinya termasuk pihak yang telah dimintai keterangan dalam rangkaian pemeriksaan KPK di lingkungan Pemkab Bogor.
Meski demikian, berdasarkan keterangan yang disampaikan Rudy, belum ada penjelasan lebih terperinci mengenai perkara atau dugaan tindak pidana tertentu yang menjadi fokus pemeriksaan.
Pemeriksaan yang mencakup Bapenda, Disdik, sejumlah OPD, hingga program pemerintah daerah itu kini menjadi perhatian publik. Pemkab Bogor menyatakan siap memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. (Yis)
