DINEWS.ID – Pengamat publik sekaligus Founder Lembaga Study Visi Nusantara (LS Vinus), Yusfitriadi, mengkritisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor yang dinilai tidak transparan dan terlalu dekat dengan eksekutif.
Menurut Kang Yus, sapaan akrabnya masyarakat sulit menilai kinerja DPRD karena minimnya narasi dan informasi yang disampaikan ke publik.
“DPRD kita kerjanya apa? Apa kerjaannya kan nggak bisa dilihat. Publik itu melihat secara psikologis. Kalau kita nggak bekerja pun nggak masalah, asal tidak ada kesalahan yang muncul di beranda publik,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).
Kang Yus menambahkan, upayanya meminta rancangan kinerja DPRD tahun 2025 melalui surat resmi sejak enam bulan lalu belum mendapat respons.
“Sampai hari ini saya sudah enam bulan ngirim surat ke DPRD, minta rancangan kinerja tahun 2025. Nggak dikasih sampai hari ini,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti akses informasi publik yang dinilai tidak optimal. “Buka websitenya juga nggak ada yang benar. Berarti kalau begitu nggak kerja dong. Bagi kita itu salah, tapi bagi publik karena nggak terlihat ya dianggap nggak ada masalah,” kata Yusfitriadi.
Selain itu, Yusfitriadi mengingatkan DPRD Kabupaten Bogor agar tidak larut dalam kedekatan dengan eksekutif. Menurutnya, DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan, bukan sekadar mengikuti langkah Bupati.
“Jangan sampai ketua DPRD selalu ada di ketiak Bupati Bogor, itu sudah nggak sehat. Fungsinya bukan ikut, tapi mengawasi. Hari ini seakan-akan ketua DPRD ada di ketiak Bupati, itu salah. Walaupun masyarakat menganggap itu kompak, tapi kita yang menganalisis harusnya berpikir kritis,” tegasnya.
Yusfitriadi berharap DPRD Kabupaten Bogor lebih terbuka, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan benar-benar menguatkan fungsi pengawasan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. ***
