“Untuk itu, beberapa hal harus diwaspadai dan diperlukan langkah-langkah signifikan,” ucapnya.
Selain Trend penurunan, Dedie menyampaikan struktur pendapatan Kota Bogor yang didominasi BPHTB dan PBB-P2, yang sifatnya tradisional ke depan pasca moratorium pemekaran wilayah. Maka Kota Bogor harus membuat langkah-langkah politis dan konkret, untuk menyelaraskan tata batas untuk kemudian menghasilkan sebuah pendapatan baru.
“Kita harus mendukung dan optimis, karena bisa menjadi penyelamat bagi Kota Bogor. Perbaikan tata batas, selain memperbaiki bidang tanah digital di BPN, akan berpotensi meningkatkan PBB-P2 Kota Bogor. Ini menjadi agenda ke depan, bagaimana upaya kita ke depan meningkatkan PBB-P2,” ungkapnya.
Di samping mewaspadai kecenderungan penurunan, kepada perwakilan aparatur wilayah dan perangkat daerah terkait, Dedie mengajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersedia membayarkan PBB-P2, pemberian insentif bagi wajib pajak maupun bagi para petugas agar menjadi motivasi, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
