Menurut Dewi, kebijakan pengawasan mutu beras ini akan ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUKM Dagin), serta Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ). Ketiganya akan berkoordinasi untuk memantau peredaran beras dan memastikan tidak ada praktik curang di lapangan.
“Langkah ini merupakan bagian dari strategi stabilisasi harga pangan. Pengawasan mutu juga penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mencegah gejolak harga akibat penurunan kualitas produk,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Bogor mengalami inflasi pada September 2025 sebesar 0,20 persen secara bulanan (month-to-month) dan 2,73 persen secara tahunan (year-on-year). Kenaikan harga daging ayam ras menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,13 persen, diikuti emas perhiasan (0,08 persen) dan biaya akademi atau perguruan tinggi (0,06 persen).
Sementara itu, beberapa komoditas seperti bawang merah, tomat, dan air kemasan justru mengalami penurunan harga yang menahan laju inflasi.
Dewi menyebutkan, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga keseimbangan pasokan dan keterjangkauan harga di pasar.
“Kami berkomitmen memastikan stabilitas harga dan pasokan pangan agar tidak menekan daya beli masyarakat,” katanya.
