Selain pengawasan beras, Pemkot juga akan melanjutkan program operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah terbukti efektif menekan inflasi pada bulan sebelumnya.
“Upaya ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tapi juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah agar harga kebutuhan pokok di Kota Bogor tetap stabil hingga akhir tahun,” katanya.
Upaya Pemkot menekan inflasi di Kota Bogor
- Melakukan komunikasi publik yang tidak membuat warga Kota Bogor panik dan mengupayakan warga tetap tenang;
- Mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya;
- Mengaktifkan Satgas Pangan di daerah yang memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas. Selanjutnya mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (suplai/distribusi);
- BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, untuk masyarakat miskin karena 80% dari Rp.502 triliun subsidi BBM tidak tepat sasaran, sehingga perlu pengawasan oleh Pemkot dan bantuan pengawasan dari penegak hukum;
- Laksanakan gerakan penghematan energi seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari;
- Gerakan tanam pangan cepat panen, yakni gerakan menanam tanaman seperti cabai bawang dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga, gerakan ini perlu diinisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Babinkamtibmas;
- Melaksanakan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis.
- Intensifkan jaringan pengaman sosial seperti anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran Bansos, anggaran Desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Bansos Pusat;
- Jadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas, sehingga seluruh stakeholder terus bersinergi seperti saat penanganan pandemi Covid-19.
/***
