DINEWS.ID – Insiden pembalikan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat sesi foto bersama di Gedung DPRD Jawa Barat menjadi bahan evaluasi internal lembaga legislatif tersebut. Pimpinan DPRD Jabar berencana memperketat standar operasional prosedur (SOP) penerimaan tamu hingga pengamanan kegiatan di lingkungan dewan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengatakan evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas insiden yang videonya viral di media sosial. Ia mendukung langkah Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, yang meminta klarifikasi agar persoalan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menurut Iwan, peristiwa itu bermula dari audiensi antara pimpinan DPRD Jabar dengan kelompok Masyarakat Sipil Jawa Barat di ruang Badan Anggaran (Banggar).
Dalam pertemuan tersebut, kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi yang salah satunya meminta Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden. Namun, pada hari pelaksanaan audiensi, Gibran disebut telah lebih dahulu mengundurkan diri.
Dalam rangkaian penyampaian aspirasi, perwakilan massa turut membawa pigura foto Gibran. Pigura tersebut kemudian diserahkan secara simbolis kepada pihak DPRD pada akhir dialog.
Pernyataan sikap massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa, sedangkan pigura foto diserahkan oleh perwakilan kelompok ibu-ibu dan diterima langsung oleh Iwan.
Iwan menjelaskan, dialog antara kedua pihak berlangsung kondusif. Bahkan, pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk menjaga kerukunan dan mengedepankan etika dalam kehidupan bernegara.
Persoalan muncul ketika kegiatan berlanjut ke sesi foto bersama. Saat pimpinan dewan dan perwakilan masyarakat bersiap menghadap kamera, sejumlah peserta aksi mengambil kembali pigura foto Gibran yang sebelumnya diserahkan.
Pigura tersebut kemudian didorong ke bagian depan dan dibalik ketika kamera mengambil gambar.
Iwan mengaku tidak mengetahui tindakan tersebut karena dirinya bersama pimpinan dewan lainnya sedang fokus menghadap kamera. Ia juga membantah adanya kesengajaan dari pihak DPRD untuk membiarkan atau mendukung tindakan pembalikan foto tersebut.
“Foto Wapres dibalik itu tidak boleh, saya tegaskan itu tidak boleh,” ujar Iwan di Bandung, Sabtu (14/11/2026).
Ia menilai, tindakan Ketua DPRD Buky Wibawa yang langsung menginstruksikan pemasangan kembali foto Gibran merupakan langkah tepat untuk menjaga kehormatan simbol negara di lingkungan lembaga pemerintahan.
Terkait teguran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang turut menyoroti insiden tersebut, Iwan menyebutnya sebagai bentuk kepedulian terhadap etika bernegara.
Ia pun menerima masukan tersebut secara terbuka dan menilai seluruh pejabat publik memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan institusi pemerintahan.
Sebagai tindak lanjut, pimpinan DPRD Jabar akan menggelar rapat internal untuk membahas pembenahan mekanisme penerimaan tamu. Evaluasi juga mencakup sistem pengamanan serta pengaturan kegiatan, khususnya saat berlangsungnya sesi foto bersama.
“Kami di DPRD tentu sangat menghargai masukan tersebut dan sejalan dalam komitmen merawat kondusivitas serta kehormatan pimpinan negara,” tambahnya.
Di sisi lain, Iwan menyampaikan apresiasi terhadap kiprah Gibran selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Ia menilai Gibran merupakan sosok muda yang inspiratif dan telah menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik maupun penyampaian kritik tidak seharusnya diwujudkan melalui tindakan yang dinilai melanggar kepatutan.
“Beliau adalah sosok pemuda inspiratif yang banyak berjasa, berani, dan mengambil keputusan-keputusan dengan terhormat. Kiprah kepemimpinannya justru harus kita apresiasi bersama, bukan dicederai dengan aksi-aksi di luar kepatutan,” pungkas Iwan. (Yis)
