DINEWS.ID – Program Gentengisasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang semula menjadi momentum kebangkitan industri genteng lokal, diwarnai persoalan pembayaran ongkos angkut. Sejumlah sopir dan kernet truk memprotes karena belum menerima upah ketika pengiriman 2,4 juta genteng Jatiwangi diluncurkan pada Minggu, 8 November 2026.
Persoalan itu mencuat saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menanyakan kesiapan para sopir untuk berangkat mengirimkan genteng ke sejumlah daerah. Alih-alih menyatakan siap, sejumlah sopir justru menyilangkan tangan sebagai tanda belum bersedia berangkat.
Mereka menyampaikan bahwa ongkos angkut belum dibayarkan. Situasi tersebut membuat peluncuran distribusi yang melibatkan ratusan truk itu sempat tertahan.
Ara Minta Sopir Mendapatkan Haknya
Menanggapi protes tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran kepada para sopir dan kernet yang belum menerima upah.
“Ya yang penting, kita bertanggung jawab. Semua harus mendapatkan haknya karena program ini merupakan pesanan terbesar sepanjang sejarah genteng Jatiwangi, Majalengka yaitu 2,4 juta genteng,” kata Ara di Majalengka, Minggu, 8 November 2026.
Ara juga mengapresiasi kesediaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar persoalan administrasi serupa diselesaikan lebih dahulu sebelum kegiatan distribusi dilaksanakan.
Menurut Ara, pemerintah harus terbuka terhadap masukan dan kritik. Ia mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut dan meminta semua pihak terus belajar serta melakukan pembenahan.
“Kita memang harus terus belajar dan berbenah. Pemerintah juga harus bisa menerima masukan, bahkan kritik sekalipun. Dan hari ini saya katakan kita masih banyak kekurangan, mohon maaf. Ya, tapi inilah langkah awal untuk membangkitkan industri genteng di Jatiwangi, Majalengka,” ujarnya.
136 Truk Belum Dibayar, Sekda Jabar Sebut Ada Miskomunikasi Administrasi
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan, berdasarkan pengecekan di lapangan, terdapat 482 truk yang terlibat dalam pengiriman genteng.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 136 truk yang menggunakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah dibayar. Kemudian, 206 truk konvensional juga sudah menerima pembayaran.
Dengan demikian, masih ada 136 truk yang pembayarannya belum diselesaikan saat persoalan itu mencuat.
Herman menyebut kendala tersebut berkaitan dengan miskomunikasi antara koperasi dan pihak penyelenggara. Koperasi belum bersedia mencairkan pembayaran karena masih membutuhkan kejelasan administrasi.
“Barusan kami cek re-cek, jumlah truk itu 482 truk. Dari jumlah itu, ada 136 truk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sudah dibayar. Kemudian ada 206 truk konvensional, sudah dibayar. Sisanya ada 136 truk. Untuk yang 136 truk kami klarifikasi ke koperasi, ini miskomunikasi,” kata Herman.
Ia menegaskan pemerintah daerah kabupaten dan provinsi bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran tersebut. Menurutnya, persoalan yang terjadi bukan karena tidak adanya komitmen untuk membayar, melainkan masih adanya hal administratif yang perlu dibereskan.
Sementara itu, laporan detikProperti pada Senin, 9 November 2026, menyebutkan bahwa berdasarkan data Kementerian PKP pada Minggu malam pukul 22.56 WIB, hak 482 sopir dan 482 kernet telah diberikan, dengan penyelesaian sisanya ditargetkan dalam waktu 10 hari. Pada pukul 23.12 WIB, 482 truk dilaporkan telah meninggalkan Majalengka menuju daerah tujuan.
Sopir Sebut Upah Berbeda Sesuai Jarak Pengiriman
Pembayaran untuk masing-masing orang disebut berkisar Rp200.000 hingga Rp300.000. Sementara itu, tarif borongan untuk satu truk mencapai sekitar Rp2 juta sampai Rp3 juta.
Salah seorang sopir mengaku telah berada di lokasi sejak Jumat, tetapi belum menerima pembayaran ketika kegiatan peluncuran berlangsung.
Para sopir juga menyampaikan bahwa mereka seharusnya menerima bayaran sebelum kendaraan diberangkatkan. Karena itu, mereka meminta agar truk yang belum dibayarkan tidak dipaksa berangkat.
Setelah protes muncul, Bupati Majalengka Eman Suherman bersama jajaran pemerintah daerah menemui para sopir. Pendataan dilakukan untuk memastikan siapa saja yang belum menerima pembayaran.
Persoalan ini memperlihatkan pentingnya kesiapan administrasi dan pembayaran dalam kegiatan distribusi berskala besar. Sebab, selain melibatkan produsen, program tersebut juga bergantung pada tenaga pengangkut yang memiliki hak atas jasa yang telah dikerjakan.
Program Gentengisasi Libatkan 34 UMKM Jatiwangi
Di luar persoalan pembayaran sopir, Program Gentengisasi membawa misi untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menggerakkan industri genteng lokal.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebut pengiriman 2,4 juta genteng produksi Jatiwangi diluncurkan secara resmi pada Minggu, 8 November 2026, di Lapangan Pasar Lama Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.
Program ini melibatkan 34 UMKM genteng di Kecamatan Jatiwangi. Seluruh UMKM tersebut telah memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sedangkan 11 UMKM lainnya masih dalam proses sertifikasi.
Distribusi genteng direncanakan menjangkau 27 kabupaten/kota, termasuk wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Pengiriman dilakukan untuk mendukung berbagai program perumahan, terutama program bedah rumah pemerintah daerah.
Peluncuran pengiriman tersebut juga diwarnai penyerahan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kepada Kabupaten Majalengka atas pencapaian Pengiriman Genteng Terbanyak.
Dengan pesanan dalam jumlah besar, pemerintah berharap industri genteng Jatiwangi semakin berkembang, kapasitas produksi UMKM meningkat, dan warisan industri lokal tetap terjaga.
Namun, kelancaran program tidak hanya ditentukan oleh jumlah genteng yang diproduksi dan dikirim. Kepastian pembayaran kepada sopir, kernet, serta pihak lain yang terlibat juga menjadi bagian penting agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pekerja.
