DINEWS.ID – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menjadwalkan Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026. Dalam sidang tersebut, anggota MPR akan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Presiden terpilih juga akan ditetapkan dan dilantik pada kesempatan yang sama. Jadwal tersebut merupakan hasil Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR, yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan itu dalam konferensi pers seusai rapat. Ia menjelaskan, pembahasan dilakukan setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Pimpinan MPR telah menggelar Rapat Pimpinan untuk menentukan tindak lanjut atas surat tersebut. Hasilnya, MPR mengadakan Rapat Gabungan dengan melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok DPD guna menyusun tahapan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

“Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ungkap Muzani, dikutip dari laman resmi MPR RI.

Keputusan tersebut mempercepat proses pengisian jabatan yang secara konstitusional dapat diselesaikan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan. MPR menyatakan pemilihan akan dipersiapkan melalui sejumlah tahapan, mulai dari permintaan nama calon kepada Presiden, pemeriksaan persyaratan, hingga pembentukan tim yang menyiapkan keputusan pengangkatan.

MPR minta Presiden ajukan dua nama calon

Salah satu keputusan Rapat Gabungan adalah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden. Surat tersebut dijadwalkan dikirim pada Jumat, 13 November 2026.

Dua nama yang disampaikan Presiden nantinya akan diperiksa oleh tim verifikasi MPR. Berdasarkan penjelasan Muzani, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk menyerahkan nama calon beserta persyaratannya.

Mekanisme pengajuan dua calon tersebut menjadi bagian dari prosedur pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. MPR selanjutnya akan memastikan setiap calon memenuhi persyaratan sebelum mengikuti pemilihan dalam Sidang Paripurna.

Proses ini menjadi tahapan penting karena anggota MPR tidak langsung melakukan pemungutan suara tanpa pemeriksaan dokumen. Kelengkapan persyaratan calon terlebih dahulu harus diverifikasi agar proses pemilihan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Dua tim dibentuk untuk mempersiapkan pemilihan

Selain menetapkan jadwal sidang, Rapat Gabungan MPR memutuskan pembentukan dua tim dengan tugas berbeda. Pertama, tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang dan akan dipimpin salah seorang pimpinan MPR.

Tim tersebut bertugas memeriksa seluruh persyaratan administrasi dan kelayakan calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden. Hasil pemeriksaan menjadi bagian dari tahapan sebelum kedua calon ditetapkan untuk mengikuti pemilihan.

Kedua, MPR membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota 36 orang. Tim ini akan dipimpin oleh tiga Wakil Ketua MPR, sedangkan anggotanya berasal dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR.

Tugas tim ad hoc adalah mempersiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden yang nantinya terpilih melalui Sidang Paripurna.

Pembentukan kedua tim tersebut menunjukkan bahwa proses pengisian jabatan tidak hanya menyangkut pemungutan suara. Ada tahapan pemeriksaan persyaratan dan penyusunan dokumen keputusan yang harus disiapkan sebelum maupun setelah pemilihan.

MPR ingin kekosongan jabatan segera diisi

Muzani menjelaskan, MPR sebenarnya memiliki waktu paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden untuk menyelenggarakan proses pengisian jabatan tersebut.

Namun, berdasarkan pembicaraan di antara pimpinan MPR serta konsultasi bersama pimpinan DPR dan DPD dengan Presiden, muncul kesepahaman bahwa kekosongan jabatan sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama.

Menurut Muzani, perhatian masyarakat terhadap proses pengisian jabatan Wakil Presiden cukup besar. Karena itu, MPR berupaya mempersiapkan tahapan pemilihan agar dapat berlangsung lebih cepat dari batas waktu yang tersedia.

“Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar,” kata Muzani.

Dengan jadwal yang telah ditetapkan, tahapan berikutnya bergantung pada pengajuan dua nama calon oleh Presiden serta proses verifikasi yang dilakukan MPR. Kedua calon yang memenuhi persyaratan nantinya akan mengikuti pemilihan dalam Sidang Paripurna.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan tersebut juga menjadi landasan konstitusional bagi proses pengisian jabatan yang sedang dipersiapkan MPR.

Sidang pada 2 Desember 2026 nantinya menjadi tahap penentu untuk menetapkan siapa yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan 2024–2029.