DINEWS.ID – Upaya Pemerintah Kota Bogor menciptakan lingkungan yang lebih sehat mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Kota Hujan berhasil meraih penghargaan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Terbaik kategori kabupaten/kota dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Penghargaan ini bukan sekadar pengakuan atas kebijakan pemerintah daerah. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari, mulai dari berobat ke rumah sakit, belajar di sekolah, menggunakan transportasi umum, hingga beraktivitas di tempat kerja.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, keberhasilan penerapan KTR tidak bisa hanya mengandalkan komitmen pemerintah. Dukungan seluruh pemangku kepentingan juga diperlukan agar aturan tersebut benar-benar berjalan.
“Tentu penilaiannya dilakukan oleh lembaga yang kredibel, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,” ujar Dedie Rachim didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena.
Menurut Dedie, penghargaan tersebut menjadi penguat komitmen Pemkot Bogor untuk terus menegakkan aturan KTR, terutama di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi pelanggaran.
Ia menilai penerapan kebijakan tersebut harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar tujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dapat tercapai.
“Supaya terus pergerakan KTR kita ini efektif, efisien, dilaksanakan di Indonesia. Terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat,” ungkapnya.
Bukan Hanya Rumah Sakit, Ini 7 Kawasan Tanpa Rokok
Kawasan Tanpa Rokok mungkin lebih sering dikaitkan dengan rumah sakit atau puskesmas. Padahal, cakupannya jauh lebih luas dan menyentuh berbagai ruang yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat tujuh kategori kawasan yang masuk dalam penerapan KTR.
Berikut tujuh kawasan tersebut:
1. Fasilitas pelayanan kesehatan
Rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya menjadi kawasan yang harus bebas dari aktivitas merokok.
2. Tempat proses belajar mengajar
Sekolah, perguruan tinggi, serta tempat pendidikan dan pelatihan termasuk kawasan yang harus melindungi peserta didik dari paparan asap rokok.
3. Tempat anak bermain
Area bermain anak, baik di dalam maupun di luar ruangan, juga masuk dalam kawasan tanpa rokok. Tujuannya agar anak-anak dapat beraktivitas di lingkungan yang lebih sehat.
4. Tempat ibadah
Masjid, gereja, pura, vihara, dan tempat ibadah lainnya termasuk kawasan yang harus menerapkan aturan bebas rokok.
5. Angkutan umum
Transportasi umum menjadi salah satu kawasan KTR untuk melindungi penumpang dari paparan asap rokok selama perjalanan.
6. Tempat kerja
Lingkungan kerja juga masuk dalam cakupan KTR. Pengelola atau penanggung jawab tempat kerja memiliki kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan
Kategori ini mencakup berbagai tempat yang dapat digunakan atau diakses masyarakat secara bersama-sama sesuai penetapan pemerintah daerah.
Ketujuh kategori tersebut tercantum dalam Pasal 151 UU Nomor 17 Tahun 2023. Aturan itu juga mewajibkan pemerintah daerah menetapkan dan mengimplementasikan KTR di wilayah masing-masing. Ditjen P2+1
Khusus untuk tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab diwajibkan menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai ketentuan undang-undang. Ditjen P2+1
Dengan cakupan tersebut, penerapan KTR bukan hanya menyangkut kepatuhan terhadap larangan merokok, tetapi juga upaya melindungi masyarakat yang tidak merokok agar tetap bisa beraktivitas tanpa terganggu paparan asap rokok.
Penghargaan Jadi Penguat Komitmen Pemkot Bogor
Dedie menyampaikan bahwa penghargaan dari Kemenkes merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur di lingkungan Pemkot Bogor.
Ia secara khusus menyebut peran Dinas Kesehatan Kota Bogor dan seluruh tim KTR yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Sejumlah perangkat daerah juga ikut berkontribusi, di antaranya Satpol PP, Baperida, kecamatan, dan kelurahan. Dukungan berbagai pihak tersebut dinilai penting untuk memastikan penerapan KTR tidak berhenti pada aturan, tetapi benar-benar berjalan di lapangan.
Ke depan, Pemkot Bogor berkomitmen memperkuat pengawasan, terutama di titik-titik yang berpotensi terjadi pelanggaran. Konsistensi menjadi hal penting agar masyarakat semakin terbiasa menghormati aturan kawasan tanpa rokok.
Penghargaan sebagai daerah terbaik pada 2026 diharapkan menjadi motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan KTR tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima pemerintah daerah. Hal yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat menikmati ruang publik yang lebih nyaman dan terlindungi dari paparan asap rokok.
