DINEWS.ID – Penggunaan rokok elektrik atau vape kini menjadi perhatian serius Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, MUI menetapkan hukum haram terhadap seluruh rantai aktivitas rokok elektrik, mulai dari produksi, perdagangan, hingga penggunaannya.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan sejumlah alasan yang mendasari keputusan tersebut. Menurutnya, persoalan vape tidak hanya berkaitan dengan dampaknya terhadap kesehatan, tetapi juga menyangkut aspek ekonomi dan potensi penyalahgunaan perangkat untuk peredaran narkotika.
Penjelasan itu disampaikan Prof Ni’am saat mengisi pengajian rutin mingguan yang membahas Kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kegiatan yang diselenggarakan Pondok Pesantren An-Nahdlah tersebut berlangsung secara hibrida dan diikuti para santri serta ribuan jamaah melalui Zoom, Sabtu (14/11/2026).
Mengapa Vape Diharamkan MUI?
Salah satu pertanyaan yang banyak muncul setelah fatwa diterbitkan adalah perbedaan hukum antara rokok konvensional dan rokok elektrik.
Sebagian masyarakat mempertanyakan mengapa rokok tembakau masih memiliki variasi pandangan hukum di kalangan ulama, sementara vape ditetapkan haram secara menyeluruh.
Menanggapi hal tersebut, Prof Ni’am menegaskan bahwa keduanya memiliki kondisi dan fakta ilmiah yang berbeda.
Menurut dia, rokok elektrik terbukti mendatangkan mudarat yang masif dan membahayakan kesehatan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan hukumnya.
Berikut empat alasan yang dijelaskan Prof Ni’am di balik fatwa haram vape.
1. Risiko kesehatan dan kandungan nikotin
Alasan pertama berkaitan dengan dampak penggunaan vape terhadap kesehatan. Prof Ni’am mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada anggapan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional.
Ia juga meluruskan informasi yang menyebut vape dapat menjadi alat bantu untuk berhenti merokok. Menurutnya, cairan vape tetap mengandung nikotin dalam kadar tinggi yang bersifat adiktif atau menyebabkan ketergantungan.
Paparan nikotin tersebut juga disebut dapat merusak sistem saraf manusia. Karena itu, masyarakat, khususnya generasi muda dan pengguna aktif, diimbau untuk menghentikan kebiasaan mengisap vape.
2. Pemasukan cukai tidak sebanding dengan beban kesehatan
Alasan kedua berkaitan dengan aspek ekonomi, terutama penerimaan negara dari cukai rokok elektrik.
Sebagian pihak mungkin menjadikan kontribusi cukai sebagai alasan untuk mempertahankan peredaran vape. Namun, Prof Ni’am menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, pengenaan cukai tinggi pada vape bukan semata-mata bertujuan mencari pendapatan negara.
Menurutnya, cukai tersebut lebih diarahkan untuk membatasi akses masyarakat terhadap rokok elektrik melalui harga yang lebih tinggi.
“Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas,” jelas Prof Ni’am.
Ia juga menyebut pungutan cukai vape diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun. Namun, angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan beban pengeluaran negara untuk pemulihan kesehatan masyarakat yang terdampak penggunaan vape, termasuk gangguan pernapasan kronis dan penyakit jantung.
Prof Ni’am menganalogikan kebijakan cukai tersebut dengan penerapan denda dalam transaksi keuangan syariah ketika terjadi wanprestasi. Dalam analogi itu, denda bukan bertujuan memperkaya lembaga, melainkan menjadi instrumen untuk mendorong kepatuhan terhadap kesepakatan.
3. Perangkat vape berpotensi disalahgunakan untuk peredaran narkotika
Alasan berikutnya berkaitan dengan temuan di lapangan mengenai penyalahgunaan perangkat rokok elektrik.
Prof Ni’am menyebut perangkat vape diketahui kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk mengedarkan narkotika dalam bentuk cair.
Temuan tersebut menjadi perhatian Komisi Fatwa MUI karena perangkat yang semestinya digunakan untuk mengisap cairan vape dapat disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.
Atas dasar itu, MUI menggunakan kaidah fikih saddu dzari’ah, yakni prinsip menutup jalan yang dapat mengantarkan pada keburukan atau perbuatan yang dilarang.
MUI juga menerapkan kaidah li al-wasa’il hukm al-maqasid, yang berarti hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan penggunaannya. Dengan pertimbangan tersebut, jalan yang berpotensi mengantarkan pada perbuatan haram perlu dicegah.
4. Mudarat dinilai lebih besar daripada manfaat
Pertimbangan lainnya adalah penilaian terhadap dampak penggunaan vape secara keseluruhan.
Dalam penjelasannya, Prof Ni’am menyoroti risiko kesehatan, potensi ketergantungan nikotin, serta penyalahgunaan perangkat untuk peredaran narkotika.
Berbagai pertimbangan tersebut menjadi dasar MUI dalam melihat bahwa dampak negatif rokok elektrik tidak dapat dipisahkan dari penggunaannya di masyarakat.
Hal ini sekaligus menjadi pembeda dengan perdebatan hukum rokok konvensional yang masih memiliki variasi pandangan di kalangan ulama.
MUI Minta Pengguna Vape Menghentikan Kebiasaan
Di akhir penjelasannya, Prof Ni’am mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penggunaan rokok elektrik. Ia secara khusus menyampaikan pesan kepada generasi muda dan pengguna aktif untuk segera menghentikan kebiasaan mengisap vape.
Menurutnya, anggapan bahwa vape lebih aman atau dapat membantu seseorang berhenti merokok perlu diluruskan. Kandungan nikotin yang bersifat adiktif tetap menjadi persoalan yang tidak boleh diabaikan.
“Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah,” kata Prof Ni’am.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tersebut menjadi perhatian baru dalam pembahasan penggunaan rokok elektrik di Indonesia. Melalui keputusan ini, MUI menekankan pentingnya menjaga kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta menghindari aktivitas yang dinilai membawa mudarat bagi masyarakat.
