DINEWS.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mampu memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, dan tata kelola operasional akan ditutup apabila tidak melakukan perbaikan setelah melalui proses pembinaan.
Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPPG di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/7). Sidak dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Menurut Sudaryono, BGN mengedepankan pembinaan terhadap setiap SPPG yang masih memiliki kekurangan. Namun, apabila pengelola tidak menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kualitas layanan, BGN akan mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional SPPG tersebut.
“Kita akan perbaiki, akan kita tegur. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, rusak susu sebelanga,” tegas Sudaryono.
Ia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional yang harus dijalankan secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Karena itu, setiap SPPG wajib memastikan keamanan makanan, kualitas gizi, kebersihan, dan tata kelola operasional tetap terjaga demi melindungi kesehatan para penerima manfaat.
BGN, lanjut Sudaryono, akan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pengelolaan SPPG. Unit yang menjalankan operasional sesuai standar akan diberikan apresiasi, sedangkan SPPG maupun petugas yang mengabaikan ketentuan akan dikenai sanksi hingga penghentian operasional.
“Yang bagus kita berikan penghargaan. Yang tidak disiplin, baik SPPG maupun petugasnya, harus berani kita hentikan. Standar layanan tidak boleh ditawar,” ujarnya.
Dalam sidak tersebut, Sudaryono meninjau SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02, dan SPPG Tegal Bundil 5. Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar SPPG telah menjalankan operasional sesuai standar. Meski demikian, BGN menegaskan pengawasan akan terus dilakukan secara acak di berbagai daerah untuk memastikan seluruh pelaksana Program MBG mematuhi standar yang telah ditetapkan.
BGN juga mengajak masyarakat dan media untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan Program MBG dengan menyampaikan masukan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai standar. Pengawasan publik dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. (Red)
