DINEWS.ID – Sekitar 50 mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam aliansi kolektif menggelar demo mahasiswa di Istana Bogor, Kamis (27/8/2026) sore.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Istana Kepresidenan Bogor tersebut membawa sejumlah isu, mulai dari penegakan hukum, pemberantasan korupsi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga persoalan pendidikan.
Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika massa mencoba bergerak mendekati gerbang Istana Bogor. Terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.
Demo Mahasiswa di Istana Bogor Diikuti 50 Orang
Massa aksi berasal dari sejumlah organisasi dan elemen mahasiswa serta pemuda.
Di antaranya Aliansi Pemuda Hindu Bali (APHB), Ikatan Keluarga Mahasiswa Sumatera Utara (IKAMSU), Forum Mahasiswa Bergerak Indonesia (FMBI), Aliansi Muda Bersatu (AMB), serta mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (UIKA), Universitas Pakuan, dan sejumlah elemen BEM se-Kota Bogor.
Koordinator Lapangan aksi, Naufal, mengatakan gerakan tersebut dibentuk secara independen sebagai wadah mahasiswa untuk menyuarakan keresahan terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan perhatian memadai.
“Kami adalah mahasiswa biasa yang melihat keresahan dikarenakan kelembagaan-kelembagaan seluruh kampus di Kota Bogor sudah vakum dan tidak bergerak lagi. Maka kami membentuk aliansi, menghimpun diri bersama untuk terus mengawal gerakan-gerakan ini,” tegas Naufal di lokasi aksi.
9 Tuntutan Mahasiswa di Istana Bogor
Dalam aksi mahasiswa di Bogor tersebut, massa menyampaikan sembilan tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR RI.
1. Sahkan RUU Perampasan Aset
Mahasiswa mendesak DPR RI dan pemerintah segera merampungkan dan mengesahkan RUU Perampasan Aset tanpa penundaan.
2. Hukuman Mati bagi Koruptor
Massa menuntut penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi sebagai bentuk pemberian efek jera terhadap kejahatan yang mereka kategorikan sebagai extraordinary crime.
3. Transparansi Pembahasan Undang-Undang
Mahasiswa meminta keterbukaan mengenai tahapan dan jadwal pembahasan RUU Perampasan Aset. Mereka juga meminta adanya komitmen tertulis mengenai kepastian waktu pengesahan.
4. Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Tuntutan berikutnya adalah penegakan hukum berdasarkan prinsip equality before the law tanpa membedakan seseorang berdasarkan jabatan maupun hubungan politik.
5. Status Pekerja Dapur SPPG
Mahasiswa menolak penyebutan pekerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai relawan.
Mereka menuntut adanya status kerja atau kontrak resmi serta jaminan keselamatan bagi pekerja dapur yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
6. Evaluasi Program MBG
Massa juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka terhadap pelaksanaan Program MBG untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran negara.
7. Status Darurat Nasional Karhutla
Mahasiswa meminta pemerintah menetapkan status darurat nasional terhadap bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta melakukan penindakan terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
8. Evaluasi Proteksi Kebakaran
Tuntutan lainnya adalah memperketat upaya mitigasi dan perlindungan terhadap kebakaran, khususnya di kawasan permukiman padat serta gedung publik.
9. Tolak Kenaikan UKT
Massa menolak komersialisasi pendidikan dan meminta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibatalkan.
Selain itu, mereka mendesak adanya pengusutan terhadap dugaan praktik jual-beli kursi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Mahasiswa Juga Soroti Kriminalisasi Digital
Selain sembilan tuntutan utama tersebut, massa turut menyuarakan penolakan terhadap berbagai bentuk intimidasi dan pembatasan terhadap aktivitas publik di ruang digital.
Mereka menolak pembekuan akun maupun rekening donasi yang digunakan untuk mendukung aksi publik serta meminta agar kebebasan berekspresi di ruang digital tetap dijamin.
Kajian Akademik Akan Diserahkan kepada Presiden
Dalam demo mahasiswa di Istana Bogor tersebut, massa juga meminta agar seluruh berkas kajian akademik yang telah mereka susun disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Mereka meminta proses penyerahan dokumen tersebut difasilitasi melalui Kepala Istana Kepresidenan Kota Bogor, Erwin Wicaksono.
Naufal menegaskan pihaknya akan terus memantau tindak lanjut pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
“Kami akan terus mengawal dan memantau seluruh respons dari pemerintah maupun penegak hukum terhadap tuntutan yang telah kami sampaikan hari ini,” pungkas Naufal. (Yis)
Editor: YB
