DINEWS.ID – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengusulkan agar Pembiayaan Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Usulan tersebut dinilai dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah agar anggaran daerah lebih leluasa dialokasikan untuk program prioritas masyarakat.
Gagasan itu disampaikan Dedie dalam Kongres United Cities and Local Governments (UCLG) yang berlangsung di Tangier, Maroko, pada 23–25 Juni 2026, yang dihadiri para kepala daerah dari berbagai negara.
Dalam forum tersebut, Dedie menyoroti semakin kompleksnya tantangan pemerintah daerah di tengah dinamika ekonomi global, perubahan politik, serta kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.
Menurutnya, salah satu pos anggaran daerah yang cukup besar adalah pembiayaan PBI BPJS Kesehatan. Jika beban tersebut ditanggung pemerintah pusat, maka daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk memperkuat sektor strategis lainnya.
“Anggaran yang tersedia dapat lebih difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Dedie.
Ia menegaskan, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pembagian peran yang lebih proporsional, menurutnya, akan membuat daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Dedie juga memaparkan sejumlah inovasi pelayanan publik dan program kesejahteraan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Bogor sebagai upaya menghadirkan pembangunan yang inklusif.
Kongres UCLG sendiri menjadi forum global bagi pemerintah kota di seluruh dunia untuk bertukar pengalaman, memperkuat kerja sama, serta merumuskan solusi atas tantangan pembangunan perkotaan.
Diketahui, keikutsertaan delegasi Kota Bogor dalam forum internasional tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena seluruh akomodasi ditanggung oleh penyelenggara. (Red)
