DINEWS.ID – Konferensi pers pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri pada Jumat, 6 November 2026, menjadi perhatian tenaga non-ASN di berbagai sektor. Pertemuan yang membahas finalisasi status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu itu menghasilkan keputusan penting terkait kepastian status kepegawaian.
Pemerintah memutuskan mengangkat PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dengan demikian, informasi yang beredar mengenai agenda konferensi pers tersebut bukan berarti pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Fokus pembahasannya adalah penyelesaian aspirasi tenaga non-ASN, terutama mengenai kepastian status PPPK paruh waktu dan peluang mengikuti seleksi menjadi PNS.
Prasetyo menyampaikan bahwa keputusan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu kini mencakup berbagai profesi, tidak hanya tenaga pendidik atau guru.
“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu ini termasuk lintas profesi, ya,” ujar Prasetyo dalam keterangan persnya.
Keputusan tersebut menjadi perkembangan lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang lebih dahulu mengarah pada penyelesaian status PPPK paruh waktu tenaga pendidikan.
Lima Kelompok Profesi Masuk Pembahasan
Dalam penjelasannya, Prasetyo menyebut kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mencakup sejumlah kelompok profesi.
Kelompok tersebut meliputi dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan atau tenaga medis, serta tenaga teknis, tenaga pelayanan, dan tenaga pelaksana lainnya.
Artinya, pembahasan pemerintah tidak lagi terbatas pada persoalan guru PPPK. Sejumlah tenaga yang menjalankan fungsi pelayanan publik di berbagai instansi juga masuk dalam cakupan kebijakan tersebut.
Bagi tenaga non-ASN yang selama ini menunggu kepastian status, keputusan ini menjadi perkembangan penting. Sebab, persoalan PPPK paruh waktu bukan hanya menyangkut perubahan sebutan kepegawaian, tetapi juga berkaitan dengan kepastian karier dan kesempatan untuk memperoleh status kepegawaian yang lebih jelas.
Meski demikian, rincian teknis mengenai tahapan pengangkatan, waktu pelaksanaan, serta mekanisme administrasi bagi setiap kelompok profesi masih perlu menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
Karena itu, tenaga PPPK paruh waktu sebaiknya tetap memperhatikan informasi resmi dari instansi masing-masing agar tidak keliru memahami tahapan pelaksanaan kebijakan tersebut.
PPPK Penuh Waktu Berpeluang Ikut Seleksi CPNS
Selain keputusan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah juga menyampaikan peluang bagi pegawai yang telah memperoleh status tersebut untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Prasetyo menjelaskan, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti proses seleksi menjadi PNS. Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu diperhatikan, termasuk ketentuan batas usia.
Pemerintah menyatakan perlunya perlakuan khusus terhadap persyaratan tertentu karena karakteristik dan kebutuhan setiap bidang pekerjaan tidak selalu sama.
“Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS. Di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus,” ujar Prasetyo.
Kesempatan tersebut menjadi salah satu poin penting dari hasil pembahasan DPR dan pemerintah. Namun, peluang mengikuti seleksi tidak berarti seluruh PPPK otomatis berubah menjadi PNS.
Status PNS tetap harus diperoleh melalui proses seleksi sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah. Dengan kata lain, pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu dan kesempatan mengikuti seleksi CPNS merupakan dua hal yang berbeda.
Pemerintah juga belum merinci seluruh ketentuan teknis mengenai perlakuan khusus tersebut. Karena itu, informasi mengenai persyaratan usia, formasi, jadwal, dan mekanisme seleksi masih perlu menunggu aturan atau pengumuman resmi berikutnya.
DPR Kawal Aspirasi Tenaga Non-ASN
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa rapat koordinasi bersama pemerintah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan kepada DPR.
Aspirasi itu mencakup persoalan status PPPK paruh waktu dan penuh waktu, tenaga pendidik, tenaga teknis, tenaga pelaksana, hingga permohonan kesempatan mengikuti seleksi PNS.
Menurut Dasco, pembahasan dilakukan satu per satu bersama kementerian terkait agar pemerintah dapat menentukan langkah penyelesaian terhadap persoalan yang disampaikan masyarakat.
Ia menegaskan DPR akan terus menjalankan fungsi penyerapan aspirasi dan bekerja bersama pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang masuk ke parlemen.
Konferensi pers tersebut dihadiri pimpinan DPR RI bersama sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.
Turut hadir perwakilan Kementerian Keuangan dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Hasil pembahasan ini memberikan arah baru bagi penataan status PPPK paruh waktu lintas profesi. Namun, masyarakat perlu membedakan antara keputusan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu dan peluang mengikuti seleksi CPNS.
Dengan demikian, konferensi pers 6 November 2026 merupakan penyampaian keputusan pemerintah mengenai pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta peluang bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi PNS.
