DINEWS.ID – Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 memunculkan kekhawatiran terjadinya perpindahan besar-besaran konsumen ke BBM subsidi Pertalite. Pemerintah pun mulai mengantisipasi dampak yang bisa muncul, termasuk potensi lonjakan beban subsidi energi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kemungkinan adanya pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Namun, menurutnya, tidak semua pengguna BBM nonsubsidi akan langsung beralih meski harga Pertamax melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.
“Kita enggak hitung (yang beralih ke Pertalite), tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah. Cuma kan harusnya enggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax,” kata Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Purbaya mengungkapkan pemerintah hingga kini belum menghitung secara rinci dampak perpindahan konsumen terhadap besaran subsidi energi yang harus ditanggung negara.
“Kita belum hitung. Mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti itu,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui adanya potensi pergeseran konsumsi BBM setelah kenaikan harga Pertamax diberlakukan.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya permintaan Pertalite dalam waktu dekat.
“Itu juga fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada kemungkinan besar pergeseran. Tadi kami sudah berdiskusi dengan Biro Pertamina Patra Niaga,” kata Anggia.
Menurutnya, salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyaluran tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Saat ini, pembelian Pertalite masih menggunakan sistem QR Code sebagai instrumen pengendalian distribusi. Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
“Pak Menteri ESDM sudah meminta Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di lapangan,” ujarnya.
Pemerintah berharap mekanisme pengawasan yang lebih ketat dapat mencegah lonjakan konsumsi BBM subsidi yang berlebihan sekaligus menjaga beban subsidi energi tetap terkendali di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi. (Red/***)
