KPK Soroti Gratifikasi di Kampus, Indeks Integritas Perguruan Tinggi 2026 Masih Kategori Korektif

Gedung KPK
Gedung KPK. Foto: VOI.id

DINEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga independensi, objektivitas, serta integritas penyelenggaraan pendidikan agar tidak dipengaruhi pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Penguatan tersebut dibahas melalui forum daring bertajuk “Teras Pendidikan: Perguruan Tinggi Berintegritas Tanpa Gratifikasi” yang diselenggarakan Direktorat Jejaring Pendidikan (Jardik) KPK di Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 19 November 2026.

Forum tersebut menjadi ruang diskusi bagi sivitas akademika dan pengelola perguruan tinggi untuk memetakan berbagai kerawanan pemberian serta relasi kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

KPK menilai praktik pemberian masih kerap dipandang sebagai bentuk penghargaan atau ungkapan terima kasih dalam kehidupan sosial dan budaya. Namun, apabila tidak dikelola secara tepat, pemberian tersebut berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas pihak yang memiliki kewenangan.

Widyaiswara pada Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, Muh. Indra Furqon, mengingatkan bahwa setiap pemberian perlu dicermati berdasarkan konteks dan tujuan pemberiannya.

“Pemberian yang tidak dikelola tepat, berpotensi mempengaruhi independensi dan objektivitas pihak berwenang,” tutur Indra.

Gratifikasi Tidak Hanya Berbentuk Uang

Indra menjelaskan, gratifikasi tidak selalu berupa uang. Pemberian dapat berbentuk bingkisan, fasilitas, tiket perjalanan, akomodasi, maupun bentuk lainnya.

Karena itu, sivitas akademika perlu memahami konteks, tujuan, serta kemungkinan kepentingan di balik setiap pemberian. Terlebih, risiko gratifikasi dapat berkaitan langsung dengan jabatan dan kewenangan seseorang.

Praktik tersebut juga tidak selalu dilakukan secara langsung kepada penerima. Pemberian dapat disalurkan melalui perantara, seperti keluarga, teman, atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan penerima.

“Dengan demikian, pengendalian gratifikasi membutuhkan kemampuan untuk mengenali pola pemberian sekaligus memahami mekanisme pencegahan dan pelaporannya,” imbuhnya.

Urgensi penguatan pengendalian tersebut juga terlihat dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Nasional 2026. Pada jenjang pendidikan tinggi, indeks integritas tercatat sebesar 72,25 dengan kategori Korektif.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa upaya internalisasi nilai-nilai integritas telah berjalan. Namun, implementasi dan pengawasan masih perlu diperkuat agar penerapannya lebih merata, konsisten, dan optimal.

Menurut Indra, keberadaan aturan dan larangan formal saja tidak cukup apabila tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan, prosedur, serta tata kelola kelembagaan yang jelas.

KPK juga tidak dapat hadir setiap saat di setiap kampus. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu membangun ekosistem integritas dan sistem pengendalian internal yang mampu berjalan secara berkelanjutan.

Universitas Brawijaya Perkuat Edukasi Antigratifikasi

Dari sisi penerapan di lingkungan kampus, Kepala Satuan Reformasi Universitas Brawijaya, Ngesti Dwi Prasetyo, memaparkan langkah yang dilakukan UB untuk memperkuat budaya integritas.

UB menjalankan program pembelajaran elektronik berdurasi 13 jam pelajaran melalui kerja sama dengan ACLC KPK. Materi pembelajaran mencakup batasan gratifikasi, potensi benturan kepentingan, dampak gratifikasi, hingga kewajiban pelaporan.

Program tersebut telah diselesaikan oleh 107 dosen dan tenaga kependidikan dengan tingkat kelulusan mencapai 100 persen.

“Program pembelajaran selama 13 jam pelajaran tersebut membekali sivitas akademika dengan pemahaman batasan gratifikasi, potensi benturan kepentingan, dampak gratifikasi, serta kewajiban pelaporannya,” ujar Ngesti.

Ke depan, UB akan memperluas pelibatan sivitas akademika secara bertahap, termasuk jajaran pimpinan universitas.

Selain memperluas edukasi, UB juga berencana mengembangkan pengukuran dan pemantauan potensi gratifikasi serta benturan kepentingan dalam aktivitas akademik. Upaya tersebut diharapkan menjadi mekanisme pengendalian yang dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Pengawasan Internal Menjangkau Seluruh Proses Akademik

Sementara itu, Kepala Satuan Pengawas Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ridwan, menekankan pentingnya menjaga kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam seluruh proses pendidikan.

Prinsip tersebut, menurutnya, harus diterapkan mulai dari penerimaan mahasiswa baru, kegiatan perkuliahan, evaluasi dan penilaian, hingga penetapan kelulusan.

“Untuk memastikan prinsip berjalan, fungsi pengawasan internal perlu diperkuat melalui pemetaan titik-titik rawan gratifikasi dan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam aktivitas kampus,” ungkap Ridwan.

Ia menegaskan pengawasan internal tidak semestinya hanya berorientasi pada penanganan penyimpangan. Lebih dari itu, pengawasan harus menjadi instrumen pencegahan untuk mengantisipasi risiko sejak awal.

Implementasinya dilakukan melalui sosialisasi pengendalian gratifikasi yang melibatkan sejumlah fakultas, termasuk Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta Fakultas Sains dan Teknologi.

Edukasi juga diperluas kepada mahasiswa dan mitra kerja kampus, termasuk vendor. Dengan demikian, pemahaman mengenai batasan pemberian dan potensi konflik kepentingan diharapkan tidak hanya dimiliki unsur internal perguruan tinggi, tetapi juga pihak eksternal yang berhubungan dengan institusi.

UB dan UIN Malang Jadi Kampus Percontohan KPK

Penguatan pengendalian gratifikasi di Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan bagian dari program Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN) yang diinisiasi KPK.

Kedua perguruan tinggi tersebut terpilih sebagai kampus percontohan dalam penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Melalui program tersebut, perguruan tinggi didorong memastikan sistem pengendalian gratifikasi benar-benar berjalan, bukan hanya berhenti pada penyusunan kebijakan atau kegiatan sosialisasi.

Sistem tersebut perlu mencakup kemampuan mengenali dan memetakan risiko, menyediakan mekanisme penerimaan serta pengelolaan laporan gratifikasi, melakukan verifikasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan, hingga menjadikan hasil pengendalian sebagai bahan evaluasi tata kelola.

KPK berharap penguatan integritas di lingkungan kampus dapat membangun kesadaran kolektif seluruh sivitas akademika. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari terbentuknya kebijakan, terselenggaranya sosialisasi, atau banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan.

Hal yang lebih penting adalah memastikan mekanisme pengendalian mampu mencegah pemberian yang berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan sistem yang berjalan konsisten, perguruan tinggi diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan proses pendidikan berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari konflik kepentingan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *