DINEWS.ID – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat upaya menjaga keamanan wilayah perairan sekaligus melindungi ekosistem laut melalui program Blue Policing. Program ini mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berfokus pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga pencegahan kerusakan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat pesisir.
Melalui program tersebut, Polri ingin membangun kolaborasi dengan masyarakat, khususnya nelayan, untuk menjaga keamanan dan kelestarian perairan Indonesia. Masyarakat pesisir ditempatkan sebagai mitra strategis dalam mengenali potensi gangguan keamanan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan laut.
Ketua Program Blue Policing yang juga menjabat Kepala Bagian Operasional Nasional dan Teknologi Informasi (Kabagopsnal dan TIK) Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan program ini merupakan implementasi kebijakan Kapolri dalam memperkuat peran kepolisian di wilayah maritim.
Menurut Pitoyo, tugas menjaga perairan tidak cukup hanya dilakukan melalui kehadiran aparat dan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Perlindungan ekosistem serta keterlibatan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber daya laut juga menjadi bagian dari pendekatan tersebut.
“Blue Policing merupakan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Kami tidak hanya berfokus pada keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga pada bagaimana ekosistem laut tetap terjaga serta masyarakat pesisir dapat berperan aktif dalam melindungi lingkungan tempat mereka hidup dan mencari nafkah,” ujar Pitoyo di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Blue Community, Nelayan Jadi Mitra Strategis Polri
Salah satu pendekatan yang dikembangkan dalam Blue Policing adalah Blue Community. Melalui konsep ini, masyarakat nelayan ditempatkan sebagai mitra kepolisian dalam menjaga wilayah perairan.
Pitoyo menjelaskan, pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Nelayan dinilai memiliki kedekatan langsung dengan wilayah laut sehingga dapat berperan dalam mengidentifikasi potensi kerawanan dan gangguan keamanan.
Keterlibatan masyarakat juga diarahkan untuk membantu mencegah tindak pidana di perairan serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Dengan demikian, upaya pengamanan tidak hanya bertumpu pada aparat, tetapi juga melibatkan warga yang sehari-hari beraktivitas di kawasan pesisir.
“Keberhasilan menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan kehadiran aparat. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para nelayan, karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan wilayah perairan dan merasakan langsung dampak dari kerusakan lingkungan maupun gangguan keamanan laut,” jelasnya.
Enam Pilar Utama Blue Policing
Dalam pelaksanaannya, Blue Policing dibangun melalui enam pilar utama. Keenam pilar tersebut menjadi landasan bagi Polri dalam menjalankan kegiatan pengamanan, pencegahan, dan perlindungan lingkungan laut.
Berikut enam pilar yang menjadi bagian dari program tersebut:
1. Blue Prevention, berfokus pada langkah pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan kerusakan lingkungan di wilayah perairan.
2. Blue Community, memperkuat kemitraan dengan masyarakat pesisir dan nelayan agar terlibat aktif dalam menjaga laut.
3. Blue Intelligence, diarahkan untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta ancaman keamanan maritim.
4. Blue Law Enforcement, mencakup penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di wilayah perairan.
5. Blue Environment, menitikberatkan pada perlindungan ekosistem dan kelestarian lingkungan laut.
6. Blue Impact, digunakan untuk mengukur dampak kegiatan kepolisian terhadap masyarakat pesisir dan kondisi ekosistem laut.
Keenam pilar tersebut dirancang agar kegiatan kepolisian di wilayah perairan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga memiliki dampak terhadap keamanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Menjawab Ancaman Kerusakan Ekosistem Laut
Program Blue Policing juga diarahkan untuk merespons berbagai persoalan yang dihadapi wilayah pesisir dan perairan Indonesia. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing, kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, serta degradasi kawasan mangrove.
Selain persoalan lingkungan, gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir juga menjadi bagian dari perhatian program tersebut.
Menurut Pitoyo, perlindungan terhadap laut berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Kerusakan ekosistem dapat berdampak terhadap sumber daya yang menjadi tumpuan mata pencaharian nelayan.
Karena itu, upaya menjaga keamanan laut perlu berjalan bersama dengan perlindungan lingkungan. Polri ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas di perairan dengan aman, sementara sumber daya kelautan tetap terjaga.
“Laut yang bersih, sehat, dan aman merupakan harapan bersama. Karena itu, menjaga laut bukan hanya tentang melindungi sumber daya alam, tetapi juga menjaga kehidupan, mata pencaharian nelayan, dan masa depan Indonesia,” tutup Pitoyo.
Melalui Blue Policing, Polri mengajak berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Pendekatan ini mengusung semangat Polisi Bersama Masyarakat, Bersama Menjaga Laut Nusantara.













