Meski demikian, beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat menyatakan bahwa presiden tidak memiliki kewenangan hukum untuk memperpanjang tenggat waktu divestasi. Mereka juga menilai bahwa kesepakatan yang tengah dipertimbangkan belum memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan.
Sumber yang dekat dengan investor ByteDance di AS mengatakan bahwa negosiasi masih terus berlangsung menjelang tenggat 19 Juni, namun penyelesaian konflik tarif antara AS dan China dianggap sebagai prasyarat penting.
Berdasarkan undang-undang yang berlaku, TikTok diwajibkan menghentikan operasinya di AS paling lambat 19 Januari 2026, kecuali ByteDance telah menyelesaikan proses divestasi.
Trump yang akan memulai masa jabatan keduanya pada 20 Januari, sebelumnya telah memperpanjang tenggat waktu tersebut dua kali, masing-masing hingga awal April dan kemudian ke 19 Juni.
