Secara garis besar kesimpulan yang didapat dari kajian ini, hampir semua BUMD belum optimal dalam 3 hal:
1. Perencanaan bisnis (Business plan). Hampir semua BUMD tidak mempunyai Blue Print (cetak biru) mengarah 3 aspek, yakni kontribusi kepada Pemerintah Daerah, pengembangan dan partisipasi masyarakat serta pada kemandirian BUMD.
2. Tata kelola sumber daya manusia yang belum optimal. Baik dalam konteks kualifikasi, rekrutmen, menyesuaikan beban dan kebutuhan serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.
3. Keterbukaan informasi publik dan layanan mencakup kondisi, tata kelola, aktivitas dan proyeksi BUMD di Kabupaten Bogor masih belum optimal.
“Kondisi ini tentu saja akan menghambat pengembangan potensi yang dimiliki oleh BUMD tersebut,” ucap Yusfitriadi.
Kesimpulan kajian tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya:
1. Perbaikan dan evaluasi tata kelola kelembagaan. Di antaranya sumber daya manusia, tata kelola keuangan dan tata kelola Aset. Termasuk menguatkan bisnis plan yang terukur dan evaluasi tingkat ketercapaiannya.
2. Restrukturisasi manajemen kelembagaan. Jika dalam tata kelola kelembagaan ditemukan adanya kelemahan pada sisi sumber daya manusia, maka diperlukan restrukturisasi sumber daya manusia di level yang sesuai dengan kebutuhan kelembagaan.
3. Dilakukan merger (penggabungan) beberapa BUMD. Terutama yang memiliki core bisnis yang sama, seperti BPRS Bogor Tegar Beriman, BPR Bogor Jabar dan LKM Bogor. Ketiga BUMD tersebut memiliki core bisnis dalam aspek keuangan.
4. Ditutup secara permanen. Seperti yang dialami oleh BUMD Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) yang sudah hampir kolaps.
“Tentu saja rekomendasi-rekomendasi ini pada akhirnya ada pada pemilik saham yang akan menentukan langkah yang harus diambil,” ujar Yusfitriadi.
“Saya memandang respons Bupati Bogor mengambil langkah audit dan kajian yang melibatkan pihak eksternal sebelum menata BUMD di Kabupaten Bogor, merupakan langkah yang tepat dan progresif. Di mana hasil audit dan kajian di atas, menjadi salah satu rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor yang merupakan pemegang saham untuk menentukan langkah ke depan, agar BUMD menjalankan peran dan fungsinya secara baik,” pungkasnya.
/***
Editor: YB
