DINEWS.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Ketetapan tersebut tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga mencakup penyalahgunaan perangkat, kegiatan produksi, hingga perdagangan rokok elektrik.

Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

Dalam ketentuan tersebut, Komisi Fatwa MUI menjelaskan bahwa penggunaan vape diharamkan karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Keputusan ini juga disertai sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat Islam, hingga keluarga dan masyarakat umum.

Apa yang Dimaksud Rokok Elektrik atau Vape Menurut MUI?

Sebelum menetapkan ketentuan hukum, MUI terlebih dahulu menjelaskan pengertian rokok elektrik atau REL yang dikenal dengan istilah vape.

Dalam fatwa tersebut, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang dapat memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup pengguna.

MUI juga menjelaskan nikotin sebagai senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau atau diperoleh melalui proses sintesis.

Nikotin digunakan dalam produk rokok konvensional maupun rokok elektrik. Senyawa ini memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.

Definisi tersebut menjadi bagian dari dasar pembahasan dalam fatwa sebelum MUI menetapkan ketentuan hukum penggunaan rokok elektrik.

Tiga Ketentuan Hukum Vape dalam Fatwa MUI

Dalam bagian ketentuan hukum, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 memuat tiga poin utama.

1. Menggunakan vape hukumnya haram

MUI menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.

Selain itu, ketentuan tersebut didasarkan pada prinsip sadd al-dzariah, yakni upaya mencegah sesuatu yang dapat menjadi jalan atau sarana menuju perbuatan yang dilarang.

Dalam konteks ini, vape dinilai perlu dicegah agar tidak dijadikan sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2. Penyalahgunaan vape untuk konsumsi zat terlarang hukumnya haram

Fatwa tersebut juga secara khusus menyebut penyalahgunaan rokok elektrik untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram.

Ketentuan ini menegaskan bahwa perangkat vape tidak boleh digunakan sebagai media untuk mengonsumsi zat-zat terlarang.

3. Produksi dan perdagangan vape hukumnya haram

Tidak hanya penggunaan, MUI juga menetapkan bahwa memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.

Dengan demikian, ketentuan dalam fatwa tersebut mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan produk rokok elektrik, mulai dari penggunaan hingga kegiatan produksi dan perdagangan.

MUI Berikan 12 Rekomendasi kepada Pemerintah dan Masyarakat

Selain menetapkan hukum, MUI menyampaikan 12 rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, lembaga negara, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas.

Rekomendasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pengendalian peredaran vape serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Berikut 12 rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026:

1. Presiden dan DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2. Presiden diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatifnya.

3. Pemerintah perlu melakukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape berjalan secara terkoordinasi dan terkonsolidasi.

4. Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

5. BPOM diminta memperketat pengawasan produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.

6. Kementerian Perindustrian diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat tersebut.

7. Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

8. BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba melalui vape serta melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaannya.

9. Aparat penegak hukum diminta menindak tegas penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

10. Organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai hukum haram penggunaan vape, bahaya kesehatan, dan risiko penyalahgunaannya.

11. Masyarakat diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

12. Seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

Fatwa Berlaku Sejak Ditetapkan

Pada bagian penutup, MUI menyatakan fatwa tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari diperlukan perbaikan dan penyempurnaan, ketentuan itu dapat diperbarui sebagaimana mestinya.

MUI juga mengimbau setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengetahui serta menyebarluaskan isi fatwa tersebut.

Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub.

Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.

Dengan terbitnya fatwa ini, MUI tidak hanya menetapkan hukum penggunaan vape, tetapi juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pengendalian peredarannya. Edukasi kepada masyarakat, perlindungan anak dan remaja, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan menjadi bagian penting dari rekomendasi yang disampaikan.