BNPB Siapkan Sistem Lacak Karhutla, Titik Api Bisa Ditelusuri hingga Pemegang Izin Lahan

DINEWS.ID – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mulai diperkuat melalui sistem pemantauan yang tidak hanya mendeteksi titik panas, tetapi juga menelusuri siapa pemegang izin atau pengelola lahan tempat kebakaran terjadi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan sistem berbasis integrasi data spasial dan perizinan untuk memperkuat pengawasan serta pencegahan karhutla. Melalui sistem ini, perkembangan titik panas atau hotspot dan luasan area terbakar dapat dipantau setiap hari.

Lebih jauh, data tersebut dapat dipadukan dengan informasi penguasaan lahan, termasuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL), hingga konsesi kehutanan dan perkebunan. Dengan demikian, wilayah yang terindikasi mengalami kebakaran dapat ditelusuri berdasarkan status perizinan atau pengelolanya.

Pengembangan sistem tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla. Sebab, persoalan kebakaran tidak cukup diselesaikan dengan memadamkan api ketika sudah muncul. Pengawasan aktivitas pemanfaatan lahan dan penelusuran lokasi kebakaran juga menjadi bagian penting agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Titik Panas Bisa Dipetakan hingga Konsesi Perusahaan

Kristomei menjelaskan, sistem yang dikembangkan BNPB menggabungkan data titik panas dan area terbakar dengan informasi perizinan serta penguasaan lahan.

Data tersebut memungkinkan BNPB melihat perubahan kondisi kebakaran dari waktu ke waktu. Wilayah yang mengalami peningkatan maupun penurunan titik panas dan luasan terbakar dapat dipantau secara berkala.

“Ini adalah sistem yang kami kembangkan di BNPB. Kami bisa melihat perkembangan luasan hotspot dan area terbakar setiap hari, sehingga dapat diketahui wilayah mana yang mengalami penurunan maupun peningkatan,” jelas Kristomei.

Salah satu kemampuan yang menjadi perhatian adalah pemetaan lokasi kebakaran berdasarkan wilayah perizinan. BNPB dapat melihat apakah lahan yang terindikasi terbakar berada dalam area HGU, HPL, hak guna bangunan (HGB), atau konsesi perusahaan tertentu.

“Apabila terjadi kebakaran di suatu lahan, kami sudah bisa melihat lahan tersebut milik atau berada dalam konsesi perusahaan mana. Data HPL, konsesi, HGU, dan HGB sudah kami lakukan overlay,” ungkapnya.

Meski demikian, hasil pemetaan tersebut bukan menjadi kesimpulan akhir mengenai penyebab kebakaran maupun pihak yang bertanggung jawab. BNPB menegaskan bahwa identifikasi melalui data spasial tetap harus dilanjutkan dengan verifikasi langsung di lapangan.

Pengecekan diperlukan agar informasi dari citra dan peta dapat dipastikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Proses tersebut juga melibatkan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Data hasil pemetaan nantinya akan dibagikan kepada sejumlah instansi, termasuk kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kehutanan. Informasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengawasan, pencegahan, hingga penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

5.335 Hektare Lahan Terbakar, 1.925 Hektare Belum Padam

Penguatan sistem pemantauan ini dilakukan ketika karhutla masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan pemantauan GIS BNPB dan satelit NASA FIRMS hingga Minggu, 8 November 2026 pukul 18.00 WIB, tercatat sebanyak 2.529 titik panas dan 976 titik api.

Total luasan area terbakar mencapai 5.335 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.925 hektare masih terpantau belum padam.

Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 443 titik. Berikutnya Papua Selatan dengan 427 titik dan Sulawesi Tenggara sebanyak 279 titik.

Sementara itu, berdasarkan luasan area terbakar, Kalimantan Tengah juga berada di urutan pertama dengan 1.098 hektare. Papua Selatan tercatat 830 hektare, sedangkan Sulawesi Tenggara mencapai 566 hektare.

Angka tersebut memperlihatkan pentingnya pemantauan yang mampu memberikan gambaran lebih rinci mengenai perkembangan kebakaran. Informasi lokasi, luasan, dan status lahan dapat menjadi dasar bagi instansi terkait untuk menentukan langkah penanganan.

BNPB Minta Titik Panas di Area Izin Segera Direspons

Dalam rapat koordinasi tersebut, BNPB juga mengusulkan penguatan kewajiban respons terhadap setiap titik panas yang terdeteksi di dalam wilayah perizinan.

Pemegang izin, baik pada area HGU, hutan tanaman industri (HTI), maupun wilayah perizinan lainnya, diharapkan melakukan pengecekan dan menyampaikan laporan dalam batas waktu yang disepakati.

Dengan mekanisme tersebut, titik panas tidak hanya menjadi informasi dalam sistem pemantauan, tetapi juga memicu tindakan pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kewenangan atau mengelola lahan.

“Prinsipnya, setiap titik panas yang muncul di dalam area perizinan harus direspons. Pemegang izin wajib melakukan pengecekan dan memberikan tanggapan dalam waktu yang kita sepakati. Jika terbukti terjadi kebakaran, harus segera dilaporkan agar langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan,” tegas Kristomei.

BNPB juga menyoroti perlunya verifikasi terhadap sejumlah wilayah di Papua Selatan yang berdasarkan pengamatan citra satelit terindikasi mengalami pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Untuk menindaklanjuti indikasi tersebut, BNPB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta unsur TNI dan Polri agar dilakukan pengecekan langsung. Sebelumnya, pada 4 November 2026, Menteri Kehutanan juga telah menyampaikan surat kepada Gubernur Papua Selatan terkait kebutuhan verifikasi dan klarifikasi kondisi lahan.

Dalam pemaparan awal, BNPB turut menyebut sebaran titik panas pada sejumlah wilayah konsesi perusahaan, di antaranya PT Merauke Sarjaya dan PT Selaras Inti Semesta. Namun, data tersebut masih membutuhkan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya dan menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Sistem Pemantauan Didorong Menjadi Peringatan Dini

Agar sistem semakin akurat, BNPB membutuhkan dukungan data lintas kementerian dan lembaga. Informasi mengenai perizinan kehutanan, HGU, perkebunan, hingga pertambangan diperlukan untuk melengkapi data yang telah tersedia.

Kristomei menyebut integrasi tersebut berpotensi mengembangkan sistem pemantauan menjadi instrumen peringatan dini. Dengan informasi yang lebih lengkap, indikasi kebakaran di berbagai wilayah pemanfaatan lahan diharapkan dapat diketahui dan ditindaklanjuti lebih cepat.

“Kami membutuhkan dukungan data dari kementerian dan lembaga terkait, mulai dari data perizinan kehutanan, HGU, perkebunan, hingga pertambangan. Dengan data yang semakin lengkap dan akurat, sistem ini dapat dikembangkan menjadi instrumen peringatan dini untuk mencegah kebakaran,” ujarnya.

Pemantauan juga tidak hanya diarahkan pada kawasan hutan dan perkebunan. BNPB menyatakan data wilayah pertambangan turut menjadi bagian dari sistem sehingga aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar dapat terdeteksi.

Puluhan Ribu Personel dan Dukungan Udara Dikerahkan

Selain membangun sistem pengawasan, BNPB bersama unsur terkait masih memperkuat penanganan karhutla melalui operasi darat dan udara.

Berdasarkan laporan penanganan karhutla per 8 November 2026, sebanyak 71.878 personel darat telah dikerahkan di sejumlah wilayah.

Dukungan udara melibatkan 25 helikopter untuk operasi water bombing serta 18 pesawat patroli, CASA, dan operasi modifikasi cuaca (OMC). Total terdapat 43 armada udara yang mendukung penanganan kebakaran.

BNPB juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah. Pada 7 November 2026, penyemaian bahan semai natrium klorida (NaCl) sebanyak 3.600 kilogram dilakukan dalam empat sorti. Operasi tersebut menghasilkan hujan ringan di sejumlah wilayah, antara lain Gunung Mas, Sukamara, dan Lamandau.

Dukungan internasional juga datang dari Pemerintah Australia melalui dua pesawat C-130 untuk membantu operasi penanganan karhutla di Kalimantan Timur.

Kedua pesawat tersebut memiliki kapasitas angkut air sekitar 15.000 liter dan mendukung operasi hingga enam sorti dengan target distribusi air sekitar 100.000 liter per hari.

Melalui integrasi data, pemantauan titik panas, verifikasi lapangan, dan pengerahan personel, BNPB berupaya memperkuat penanganan karhutla dari berbagai sisi.

Sistem pelacakan ini diharapkan membuat pengawasan pemanfaatan lahan lebih terarah. Dengan begitu, penanganan tidak hanya bergerak setelah api membesar, tetapi juga dapat dimulai sejak muncul indikasi kebakaran yang perlu segera diperiksa dan direspons.