DINEWS.ID — Universitas Indonesia (UI) resmi memberlakukan aturan baru yang melarang penggunaan rokok dan vape di seluruh lingkungan kampus. Kebijakan tersebut tidak hanya membatasi aktivitas merokok, tetapi juga mengatur produksi, promosi, penjualan, hingga penerimaan sponsor dan beasiswa yang berkaitan dengan industri rokok.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia. Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada Senin, 9 November 2026, dan ditandatangani langsung oleh Rektor UI, Prof Heri Hermansyah.
Melalui regulasi tersebut, UI memperluas pengertian rokok sehingga mencakup berbagai produk tembakau konvensional maupun alternatif. Dengan demikian, larangan tidak hanya berlaku untuk rokok biasa, tetapi juga cerutu, shisha, rokok elektronik, vape, serta produk tembakau yang dipanaskan atau diluapkan.
Dalam Pasal 1 poin 3, UI mendefinisikan rokok sebagai hasil olahan tembakau terbungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lain, termasuk zat turunan atau sintetisnya.
Definisi tersebut juga mencakup shisha, rokok elektronik, vape, serta produk tembakau yang dipanaskan atau diluapkan, baik yang mengandung nikotin maupun tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
Artinya, penggunaan vape tidak lagi dapat dipandang sebagai aktivitas yang berada di luar cakupan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus UI.
Bukan Hanya Merokok, Produksi hingga Penjualan Juga Dilarang
Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2026 mengatur sejumlah larangan yang berlaku bagi setiap orang di seluruh kawasan tanpa rokok UI.
Larangan tersebut meliputi menghisap atau menikmati rokok, memproduksi, mengiklankan, mempromosikan, menjual, hingga membeli rokok di lingkungan kampus.
Kebijakan ini memperlihatkan bahwa penerapan kawasan tanpa rokok tidak hanya diarahkan untuk membatasi konsumsi secara langsung. UI juga berupaya membatasi aktivitas ekonomi dan promosi produk rokok di lingkungan institusi pendidikan.
Dalam penjelasan kebijakannya, kawasan tanpa rokok di lingkungan UI bertujuan meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan umum, sekaligus mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih.
Aturan tersebut juga diarahkan untuk menurunkan angka perokok serta mencegah munculnya perokok pemula di kalangan warga kampus.
Selain membangun lingkungan pendidikan yang lebih sehat, kebijakan ini ditujukan untuk membentuk generasi muda mahasiswa UI yang sehat dan cerdas serta mengurangi risiko bahaya kebakaran di lingkungan kampus.
Sponsor dan Beasiswa dari Perusahaan Rokok Ditolak
Salah satu bagian yang cukup menonjol dalam aturan baru UI adalah pembatasan terhadap sumber pendanaan dan kerja sama institusi.
UI secara tegas menyatakan tidak akan menerima sponsor maupun hibah dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait rokok untuk penyelenggaraan kegiatan mahasiswa, pendidik, maupun tenaga kependidikan.
Pembatasan serupa juga diberlakukan terhadap beasiswa.
Dalam Bab III Pasal 13 ayat 1 dan 2, UI menyebutkan tidak menerima beasiswa yang berasal dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait dengan rokok.
Selain itu, UI juga tidak memberikan beasiswa kepada calon penerima yang merupakan perokok aktif.
“UI tidak menerima beasiswa yang berasal dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait dengan rokok. UI tidak memberikan beasiswa kepada calon penerima yang merupakan perokok aktif,” tegas UI dalam ketentuan tersebut.
Dengan ketentuan ini, kebijakan kawasan tanpa rokok UI tidak hanya menyentuh perilaku individu, tetapi juga sumber pendanaan dan hubungan kerja sama yang berpotensi berkaitan dengan industri rokok.
Untuk memastikan aturan diketahui masyarakat kampus, setiap penyelenggara kegiatan di lingkungan UI juga diwajibkan aktif mengumumkan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok kepada khalayak ramai.
Sejalan dengan Fatwa MUI tentang Vape
Terbitnya aturan baru UI ini berlangsung berdekatan dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hukum penggunaan rokok elektrik atau vape.
Komisi Fatwa MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.
Dalam fatwa itu, MUI menyatakan penggunaan vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah perangkat tersebut digunakan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
Ketentuan hukum tersebut tidak hanya menyasar pengguna. MUI juga menetapkan bahwa penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
Begitu pula dengan aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan aerosol yang dihirup.
MUI turut menyoroti kandungan nikotin yang bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh.
“Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam.
Melalui fatwa tersebut, MUI berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha dan generasi muda, memahami ketentuan hukum Islam terkait vape.
Meski memiliki dasar dan ruang lingkup berbeda, aturan UI dan fatwa MUI sama-sama menunjukkan perhatian terhadap penggunaan rokok elektronik. UI mengaturnya melalui kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus, sedangkan MUI menetapkan ketentuan hukum keagamaan mengenai penggunaan, produksi, dan perdagangan vape.
