Anggaran Dipangkas Rp300 Miliar, Ini 5 Proyek Andalan Bogor

DINEWS.ID — Pemangkasan anggaran tidak lantas membuat pembangunan Kota Bogor berhenti. Di tengah berkurangnya dana transfer daerah sekitar Rp300 miliar, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berupaya menjaga pembangunan infrastruktur tetap berjalan melalui berbagai skema pembiayaan alternatif, mulai dari kontribusi swasta hingga pinjaman daerah.

Strategi tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) X Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Kota Bogor di IPB International Convention Center (ICC), Kamis, 15 Oktober 2026.

Menurut Dedie, tantangan pemerintah daerah bukan hanya mencari sumber anggaran pengganti, tetapi juga memastikan kegiatan ekonomi tetap bergerak ketika kemampuan belanja pemerintah mengalami tekanan.

“Tantangan kita sekarang adalah anggaran transfer daerah berkurang Rp300 miliar. Persoalan utamanya, bagaimana menggerakkan ekonomi daerah jika pemicunya tidak ada? Oleh karena itu, Pemkot Bogor mencari solusi jangka pendek, menengah, dan panjang melalui creative financing,” ujar Dedie.

Skema creative financing atau pembiayaan kreatif menjadi salah satu pendekatan yang ditempuh untuk membuka peluang pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

Pendekatan ini sejalan dengan upaya Pemkot Bogor memperluas sumber pendanaan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam publikasi resminya, Pemkot Bogor juga pernah menjelaskan pemanfaatan sumber non-APBD dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Informasi tersebut dapat dibaca melalui situs resmi Pemerintah Kota Bogor.

Lima Proyek Infrastruktur Jadi Andalan

Dalam forum bersama para pelaku usaha konstruksi tersebut, Dedie memaparkan lima proyek infrastruktur yang mengandalkan beragam skema pembiayaan. Proyek-proyek ini mencakup akses jalan, pengolahan sampah, penataan kawasan, hingga kelanjutan pembangunan jalan lingkar.

Berikut lima proyek yang disampaikan dalam Muscab X Gapensi Kota Bogor.

1. Akses Tol Bocimi Ciawi 2, Didukung CSR Rp120 Miliar

Salah satu proyek yang dipaparkan adalah pembangunan akses sambungan keluar Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di kawasan Ciawi, yang disebut sebagai Overarm Ciawi 2.

Berdasarkan materi yang disampaikan, proyek tersebut memanfaatkan dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari Sinarmas Group dengan nilai hampir Rp120 miliar.

Dukungan pendanaan perusahaan menjadi salah satu contoh bagaimana pembangunan infrastruktur dapat melibatkan sumber dana di luar anggaran pemerintah daerah.

2. Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Bernilai Triliunan Rupiah

Proyek berikutnya adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Galuga dan Kayumanis.

Dalam pemaparan tersebut, nilai investasi swasta untuk masing-masing lokasi disebut mencapai sekitar Rp2 triliun. Sementara itu, anggaran pemerintah daerah diarahkan untuk kebutuhan tertentu, seperti pembebasan lahan dan pembangunan akses jalan.

Pengembangan PSEL tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga upaya mengatasi persoalan persampahan melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.

Meski demikian, nilai investasi yang disebutkan merupakan angka dalam pemaparan proyek dan tidak boleh langsung dianggap sebagai dana yang seluruhnya telah dicairkan atau terealisasi.

3. Bundaran Akses Bogor Selatan dan Summarecon

Pemkot Bogor juga memaparkan pembangunan bundaran pada akses masuk kawasan Bogor Selatan atau Summarecon menuju Kota Bogor.

Dalam skema yang dijelaskan, pembangunan tersebut mengandalkan komitmen kontribusi pihak pengembang lokal.

Keterlibatan pengembang menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur kawasan, terutama ketika fasilitas yang dibangun berkaitan dengan akses dan konektivitas menuju kawasan pengembangan.

4. Penataan Pasar Anyar dan JPO Salmun

Penataan kawasan Pasar Anyar, Pasar Kebon Kembang, serta pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Salmun juga masuk dalam daftar proyek yang dipaparkan Dedie.

Pembiayaannya disebut menggunakan kombinasi sumber, mulai dari dana badan usaha milik daerah (BUMD atau Perumda), partisipasi pihak ketiga, hingga dana insentif daerah dari Kementerian Dalam Negeri.

Penataan kawasan pasar dan fasilitas penyeberangan menjadi bagian dari pembenahan ruang kota yang bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat.

Namun, setiap sumber pembiayaan memiliki mekanisme tersendiri sehingga rincian alokasi dan tahapan realisasinya tetap perlu mengacu pada keterangan resmi pemerintah serta dokumen proyek terkait.

5. Kelanjutan Ring Road 3 dari Ciliwung hingga Wangun

Proyek kelima adalah kelanjutan pembangunan Ring Road 3 (R3), termasuk ruas dari Ciliwung hingga Wangun dan infrastruktur jembatan.

Dalam pemaparan di Muscab Gapensi, proyek ini disebut memanfaatkan skema pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), lembaga pembiayaan infrastruktur yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Berbeda dengan CSR atau kontribusi pengembang, pinjaman daerah tetap merupakan sumber pembiayaan yang harus dikelola sesuai ketentuan dan kewajiban pengembaliannya. Karena itu, skema ini perlu dipahami sebagai alternatif pembiayaan, bukan pendanaan gratis di luar APBD.

Dedie Ingatkan Kontraktor soal Transparansi

Di tengah upaya mempercepat pembangunan, Dedie juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ia meminta aparatur sipil negara (ASN) maupun kontraktor menjaga kode etik agar pelaksanaan proyek tidak berujung pada persoalan hukum.

“Saya berusaha melindungi teman-teman ASN dan kontraktor. Kami di internal Pemkot terus membenahi sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih terbuka, fair, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi perhatian penting bagi pelaku jasa konstruksi. Selain menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan waktu yang ditentukan, kontraktor juga perlu memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Muscab X Gapensi Kota Bogor menetapkan H. Irwan M. Nur secara aklamasi sebagai Ketua BPC Gapensi Kota Bogor masa bakti 2026–2031.

Dalam pidato perdananya, Irwan menegaskan kesiapan asosiasi untuk mendukung pembangunan daerah dengan mengutamakan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan manajemen risiko.

Ia menyoroti kondisi geografis Kota Bogor yang memiliki curah hujan tinggi serta kontur tanah berundak. Kondisi tersebut menuntut pelaku usaha konstruksi memperhatikan standar mutu dan risiko bencana dalam setiap pekerjaan.

Melalui sinergi dengan Pemkot Bogor, Kadin, dan Dinas PUPR, Gapensi juga berkomitmen mendorong peran pengusaha serta tenaga kerja lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh perekonomian daerah.

Lima proyek yang dipaparkan Dedie memperlihatkan beragam pendekatan pembiayaan yang dapat digunakan pemerintah untuk menjaga pembangunan tetap bergerak. Namun, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai investasi atau tersedianya sumber dana.

Transparansi, kepastian pelaksanaan, kualitas konstruksi, serta manfaat nyata bagi masyarakat tetap menjadi ukuran penting agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan hasil bagi Kota Bogor.