DINEWS.ID – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, menyoroti masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor. Menurutnya, anggaran yang tidak terserap berpotensi berdampak pada tertundanya pemenuhan hak masyarakat yang membutuhkan.
Sorotan tersebut disampaikan Rozi saat rapat kerja pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar belum lama ini.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akrab disapa Kang Rozi itu mengatakan, Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang bertugas menangani kelompok masyarakat rentan sehingga penyerapan anggarannya harus menjadi perhatian.
“Satu rupiah saja SILPA di Dinsos, itu artinya ada warga miskin, anak yatim, atau penyandang disabilitas yang tertunda haknya disampaikan tahun lalu,” ujar Rozi, Jumat (10/7/2026).
Rozi meminta Dinas Sosial menjelaskan penyebab masih adanya sisa anggaran, khususnya pada program-program perlindungan sosial. Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan semestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjangkau masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Selain menyoroti serapan anggaran, Rozi juga meminta penjelasan mengenai proses pemutakhiran data kemiskinan di Kota Bogor. Ia mempertanyakan apakah Dinas Sosial telah melakukan ground checking atau verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN).
Menurutnya, validasi data menjadi hal yang krusial karena Komisi IV DPRD Kota Bogor masih menerima berbagai keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data penerima bantuan.
“Salah satu persoalan yang sering kami temui adalah ketidaksesuaian data desil kemiskinan yang berdampak pada gagalnya anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh beasiswa pendidikan,” katanya.
Rozi menambahkan, persoalan data tidak hanya memengaruhi penyaluran bantuan sosial, tetapi juga berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan berbagai program bantuan pemerintah lainnya.
“Persoalan data ini tidak hanya berdampak pada bantuan sosial, tetapi juga akses layanan kesehatan hingga beasiswa pendidikan,” tegasnya.
Karena itu, Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong Dinas Sosial untuk terus melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala agar seluruh program perlindungan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
“Kami meminta Dinas Sosial terus memperbarui dan memvalidasi data agar seluruh program bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” pungkas Rozi. (Red)
