DINEWS.ID – Polemik kelangkaan BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, termasuk Shell dan BP AKR, resmi diatasi dengan kerja sama pembelian langsung melalui Pertamina.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak memiliki unsur kesengajaan dalam kondisi kekosongan pasokan BBM tersebut. Ia menyebut solusi business to business (B2B) sebagai langkah cepat memulihkan distribusi BBM swasta.
Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mendukung skema B2B dan menilai kuota BBM yang ada sudah sesuai agenda. Ia menyebut kelangkaan lebih dipengaruhi oleh faktor bisnis dan manajemen internal perusahaan swasta.
“Pemerintah sudah memberikan solusi dan dukungan terhadap situasi ini. Kedaulatan energi kita tetap terpenuhi, tanpa membuka impor secara besar-besaran,” ujar Bambang Patijaya.
Dalam skema B2B, SPBU swasta membeli oktan murni (base fuel) langsung dari Pertamina atau Patra Niaga, lalu melakukan proses pencampuran (blending) di fasilitas masing-masing. Aditif yang ditambahkan usai blending akan tetap memberikan ciri khas produk, meski menggunakan standar oktan 92.
Bambang menegaskan praktik ini umum dan tidak mengganggu kualitas maupun kekhususan merek. Ia menolak anggapan bahwa pemerintah menghambat konsumen.
“Skema ini justru menjaga kualitas produk dan menghargai loyalitas konsumen,” tambahnya.
Data Komisi XII DPR menunjukkan ada lima SPBU swasta yang mendapat kuota impor dengan total sekitar 400 outlet, mayoritas beroperasi di kota besar. Market share SPBU swasta mencapai sekitar 6 persen dari total nasional.
Bambang memastikan pembahasan kuota impor tahunan antara pihak swasta dan Pertamina telah rampung, dan tidak ada perubahan kebijakan impor yang memicu kelangkaan BBM di SPBU swasta.
