DINEWS.ID – Upaya mengatasi persoalan perlintasan sebidang kereta api di Kota Bogor mulai menemukan titik terang. Komisi V DPR RI memastikan Kota Bogor masuk dalam prioritas nasional program penataan perlintasan sebidang yang disiapkan pemerintah pusat dengan anggaran mencapai Rp4 triliun.
Salah satu titik yang menjadi perhatian utama adalah perlintasan kereta api di Jalan MA Salmun yang selama ini dikenal padat dan menjadi akses penting bagi masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan program pembangunan flyover dan underpass di sejumlah daerah, termasuk Kota Bogor, guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.
“Presiden telah menyiapkan anggaran Rp4 triliun untuk membenahi seluruh perlintasan sebidang di Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu prioritas. Nantinya akan dibangun flyover dan underpass,” ujar Hamka saat kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Bogor, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, penanganan perlintasan sebidang menjadi agenda penting karena menyangkut keselamatan masyarakat dan kelancaran transportasi. DPR RI juga meminta pemerintah menyusun peta jalan (road map) penyelesaian perlintasan sebidang dalam beberapa tahun ke depan agar program berjalan terarah.
Selain Jalan MA Salmun, kawasan Kebon Pedes juga masuk dalam daftar prioritas yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan usulan penataan perlintasan di Jalan MA Salmun telah masuk dalam rencana intervensi pemerintah pusat dan ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027.
Ia menegaskan, perlintasan tersebut tidak akan ditutup total seperti isu yang sempat beredar di masyarakat.
“Akan dibangun flyover. Mereka melihat langsung kondisi lapangan dan akses warga yang sangat vital. Jadi tidak ditutup total, tetapi dibangunkan flyover untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua,” kata Jenal.
Menurutnya, pembangunan flyover menjadi solusi yang lebih tepat karena tetap menjaga akses mobilitas warga sekaligus meningkatkan aspek keselamatan di kawasan perlintasan kereta.
Sementara itu, untuk penanganan perlintasan di Kebon Pedes, saat ini telah memasuki tahap Detail Engineering Design (DED) di Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp350 miliar yang mencakup pembebasan lahan dan pembangunan konstruksi.
Pemkot Bogor berharap dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mempercepat realisasi proyek tersebut mengingat pentingnya kawasan Kebon Pedes sebagai salah satu titik strategis mobilitas warga.
Selain pembangunan infrastruktur, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan juga berencana melibatkan warga lokal sebagai petugas penjaga palang pintu kereta api. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan keselamatan perlintasan sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. (Red)
