DINEWS.ID – Nama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, tercantum dalam daftar 50 tokoh akademik paling berpengaruh di dunia dalam isu Palestina periode 2023–2026.
Pengakuan tersebut dimuat dalam Academic Excellence Index: The 50 Most Influential Academic Figures on the Palestinian Issue Worldwide (2023–2026). Indeks itu menghimpun akademisi, intelektual, peneliti, dan tokoh internasional yang memberikan perhatian terhadap persoalan Palestina melalui berbagai bidang keilmuan.
Masuknya Prof Sudarnoto dalam daftar tersebut menjadi sorotan karena memperlihatkan keterlibatan akademisi dan tokoh keagamaan Indonesia dalam diskursus internasional mengenai Palestina.
Dalam dokumen indeks, Prof Sudarnoto dicantumkan sebagai tokoh dari Indonesia dengan kapasitasnya sebagai Presiden Asia-Pacific Coalition for al-Quds and Palestine (APCQP) sekaligus profesor Sejarah dan Peradaban Islam.
Ia merupakan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan alumnus McGill University, Montreal, Kanada. Selain menjalankan peran akademik, Sudarnoto juga aktif dalam diplomasi keagamaan melalui posisinya di MUI dan APCQP.
Pencantuman namanya menempatkan kontribusi Indonesia dalam isu Palestina bersama sejumlah tokoh dunia dari berbagai latar belakang keilmuan, mulai dari sejarah, politik, hukum internasional, hubungan internasional, hingga kemanusiaan.
Sampaikan Gagasan di Forum Internasional Istanbul
Kontribusi Sudarnoto dalam isu Palestina juga terlihat melalui partisipasinya dalam International Forum of Academics for Al-Quds yang berlangsung di Istanbul, Turki, pada 21–22 November 2026.
Dalam forum akademisi internasional tersebut, ia menyampaikan presentasi berjudul Building Knowledge and Awareness, and Transforming Solidarity into Institutional Action.
Melalui presentasi itu, Sudarnoto menekankan bahwa Palestina tidak seharusnya hanya dipandang sebagai konflik politik, krisis kemanusiaan, ataupun persoalan keagamaan.
Menurutnya, Palestina merupakan ujian mendasar bagi peradaban manusia. Persoalan tersebut berkaitan dengan komitmen masyarakat internasional terhadap keadilan, kemerdekaan, hak asasi manusia, hukum internasional, dan martabat kemanusiaan.
Ia juga mengingatkan bahwa pembelaan terhadap Palestina tidak cukup diwujudkan melalui ungkapan simpati, doa, kecaman, maupun demonstrasi sesaat.
Solidaritas, menurut gagasan yang disampaikannya, perlu ditransformasikan menjadi kekuatan intelektual, kesadaran publik, gerakan sosial, diplomasi, serta tindakan kelembagaan yang berkelanjutan.
Untuk mewujudkannya, Sudarnoto mengajukan empat dimensi strategis yang saling berkaitan.
Empat Strategi Memperkuat Perjuangan Palestina
Pertama, membangun tradisi intelektual dan produksi pengetahuan tentang Palestina.
Akademisi memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan pengetahuan, mengungkap ketidakadilan, mendokumentasikan pelanggaran hukum internasional, serta mengkritisi narasi yang membenarkan kolonialisme dan pendudukan.
Dalam pandangan tersebut, Palestina perlu menjadi perhatian utama universitas, lembaga penelitian, dan komunitas intelektual.
Kedua, mengubah pengetahuan menjadi kesadaran publik dan perubahan sosial.
Pengetahuan akademik tidak boleh hanya berputar di lingkungan kampus. Informasi dan hasil kajian perlu disampaikan kepada masyarakat melalui publikasi, media massa, wawancara televisi, podcast, seminar, pendidikan publik, serta berbagai forum diskusi.
Langkah ini diperlukan untuk membangun pemahaman masyarakat, mempertahankan kebenaran sejarah, dan mendorong partisipasi sosial yang berkelanjutan.
Ketiga, mentransformasikan solidaritas menjadi kekuatan kelembagaan dan diplomasi internasional.
Gerakan solidaritas membutuhkan jaringan kerja sama yang melibatkan ulama, akademisi, parlemen, organisasi masyarakat sipil, lembaga filantropi, media, dan organisasi kemanusiaan.
Dengan adanya struktur, koordinasi, kepemimpinan, serta mekanisme kerja sama yang berkelanjutan, solidaritas diharapkan tidak berhenti sebagai respons sesaat terhadap suatu peristiwa.
Keempat, memperjuangkan tatanan internasional yang adil, damai, dan beradab.
Persoalan Palestina, dalam gagasan Sudarnoto, memperlihatkan kelemahan tata dunia saat ini. Hal tersebut antara lain berkaitan dengan penerapan hukum internasional yang tidak konsisten, dominasi negara-negara kuat, serta ketimpangan perlindungan hak asasi manusia.
Karena itu, ia menekankan perlunya tatanan dunia yang lebih demokratis, multipolar, adil, dan menghormati kedaulatan setiap bangsa.
Keempat dimensi tersebut membentuk rangkaian perjuangan yang saling terhubung, mulai dari produksi pengetahuan, peningkatan kesadaran publik, mobilisasi sosial, konsolidasi kelembagaan, advokasi internasional, hingga perubahan struktural.
Tiga Peran yang Menghubungkan Indonesia dengan Isu Palestina
Kiprah Sudarnoto selama periode 2023–2026 juga memperlihatkan keterhubungan tiga ranah penting, yakni pengembangan pemikiran akademik, diplomasi keagamaan, dan advokasi kebijakan internasional.
Sebagai Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ia berkontribusi dalam pengembangan kajian sejarah, peradaban Islam, dan persoalan internasional.
Sementara dalam kapasitasnya sebagai Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, ia terlibat dalam penguatan hubungan kelembagaan dengan organisasi Islam, ulama, dan berbagai institusi internasional.
Adapun melalui posisinya sebagai Presiden APCQP, Sudarnoto mengambil bagian dalam membangun jejaring solidaritas Palestina di kawasan Asia-Pasifik.
Ketiga peran tersebut memiliki ruang kontribusi yang berbeda. Dunia akademik menghasilkan pengetahuan dan argumentasi ilmiah, organisasi keagamaan memperkuat solidaritas melalui jaringan ulama dan masyarakat Muslim, sedangkan organisasi internasional membuka ruang dialog, koordinasi, serta kerja sama lintas negara.
Bagi Sudarnoto, persoalan Palestina bukan semata-mata konflik bersenjata atau krisis kemanusiaan. Isu tersebut juga berkaitan dengan kolonialisme, pengingkaran hak nasional suatu bangsa, pelanggaran hukum internasional, dan ketidakadilan struktural dalam tatanan dunia.
Karena itu, perjuangan Palestina membutuhkan pendekatan menyeluruh melalui jalur intelektual, pendidikan, diplomasi, politik, hukum internasional, kemanusiaan, ekonomi, mobilisasi masyarakat, serta penguatan kelembagaan.
Sejajar dengan Sejumlah Intelektual Dunia
Academic Excellence Index juga mencantumkan sejumlah akademisi dan intelektual internasional yang dikenal melalui kontribusi mereka dalam berbagai bidang keilmuan dan kajian Palestina.
Di antara nama yang tercantum adalah Rashid Khalidi, sejarawan Palestina; Edward Said, Profesor Emeritus Studi Arab Modern di Columbia University; John Mearsheimer, profesor ilmu politik dari University of Chicago; serta Richard Falk, Profesor Emeritus Hukum Internasional dari Princeton University.
Daftar tersebut juga memuat Ilan Pappé, sejarawan dan profesor di University of Exeter, serta Francesca Albanese, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki.
Nama lainnya antara lain Judith Butler, William Schabas, Boaventura de Sousa Santos, Avi Shlaim, Arundhati Roy, Hamid Dabashi, Azmi Bishara, Sami Al-Arian, dan Sultan Barakat.
Para tokoh tersebut berasal dari berbagai negara dengan latar belakang keilmuan yang beragam, seperti sejarah, hubungan internasional, hukum internasional, ilmu politik, sosiologi, filsafat, studi Timur Tengah, pendidikan, kebijakan publik, kajian kolonialisme, dan hak asasi manusia.
Kehadiran Prof Sudarnoto dalam indeks yang sama memperlihatkan dimensi global keterlibatan Indonesia dalam kajian dan advokasi Palestina.
Pengakuan tersebut sekaligus menyoroti peran akademisi dan tokoh keagamaan Indonesia dalam membawa isu Palestina ke ruang diskusi internasional, bukan hanya melalui solidaritas kemanusiaan, tetapi juga lewat produksi pengetahuan, diplomasi, dan penguatan kerja sama lintas negara.













