DINEWS.ID – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, buka suara mengenai dugaan penyadapan terhadap internal kejaksaan ketika lembaganya tengah gencar melakukan penindakan kasus korupsi.
Febrie menyayangkan adanya dugaan tindakan saling sadap antar-aparat penegak hukum. Menurutnya, institusi penegak hukum semestinya saling bersinergi dalam memberantas korupsi demi kepentingan bangsa dan negara.
Pernyataan tersebut muncul setelah terbongkarnya kasus penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden. Febrie mengakui dirinya turut menjadi salah satu sasaran atau korban penyadapan tersebut.
Ia menilai persoalan ini menjadi hal serius bagi penegakan hukum. Terlebih, penyadapan terhadap internal kejaksaan disebut terjadi ketika aparat sedang menjalankan tugas.
“Tapi ini kan sudah ada titik terang lah ya. Titik terang ya berat bagi penegak hukum,” ujar Febrie.
Ia menjelaskan, ketika aparat sedang menjalankan tugas negara, berbagai upaya dan sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses penegakan hukum.
“Kalau kita sedang menjalankan tugas, segala daya upaya kita gunakan karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada perintah pimpinan tertinggi, daya upaya personel semua kita gunakan,” katanya.
Namun, Febrie mengaku menyayangkan apabila aparat yang seharusnya menjadi rekan dalam pemberantasan korupsi justru melakukan penyadapan terhadap pihak kejaksaan.
Ia bahkan menyinggung penggunaan peralatan penyadapan oleh pihak lain yang diduga justru diarahkan kepada internal kejaksaan.
“Tapi ternyata kalau ya rekan kita yang bawa alat sadap juga ternyata nyadap kita dari belakang. Wah berat, berat sekali kok begitu,” ungkapnya.
Febrie berharap penanganan persoalan tersebut dapat berjalan secara adil atau fair. Ia juga meminta publik dan rekan-rekan media mencermati perkembangan kasus tersebut hingga prosesnya mencapai titik akhir.
“Nah kita ingin ini berjalan fair dan rekan-rekan cermati ujungnya ya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Febrie menegaskan bahwa dirinya hanya menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, energi dan sumber daya antarlembaga penegak hukum seharusnya dapat diarahkan untuk mendukung penyelesaian berbagai program pemerintah.
“Ya, saya hanya menyayangkan saja seharusnya bisa kita tuntaskan bagaimana program pemerintah,” pungkasnya.
Pernyataan Febrie ini kembali menyoroti pentingnya koordinasi dan kepercayaan di antara aparat penegak hukum. Sebab, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi antarlembaga agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai kepentingan bangsa dan negara.







