DINEWS.ID — Kabar pengunduran diri dari jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI datang dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid atau HNW. Ia mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR RI setelah mendapat penugasan baru untuk memimpin Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Keputusan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, melalui keterangan resmi yang dipublikasikan di situs partai pada Selasa, 10 November 2026.
Penugasan baru itu bukan sekadar perpindahan posisi di lingkungan parlemen. PKS menyebut HNW diberi tanggung jawab untuk memperkuat diplomasi Indonesia dengan parlemen berbagai negara, terutama negara-negara Islam, sekaligus memperluas dukungan internasional bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Dengan pengalaman dan jejaring internasional yang dimiliki HNW, PKS menilai ia memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas tersebut.
“PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujar Kholid.
Bukan karena Polemik Gibran, Ini Alasan HNW Mundur
Pengunduran diri HNW dari pimpinan MPR RI menjadi perhatian di tengah dinamika politik nasional. Namun, berdasarkan penjelasan resmi PKS, keputusan tersebut berkaitan dengan penugasan baru di lingkungan DPR RI, bukan karena persoalan yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
PKS menjelaskan, HNW diarahkan untuk memimpin BKSAP DPR RI dengan fokus memperkuat hubungan dan diplomasi antarparlemen. Tugas tersebut mencakup pembangunan komunikasi dengan parlemen negara lain, memperluas kerja sama, serta menggalang dukungan terhadap isu-isu kemanusiaan.
Kholid menilai diplomasi antarparlemen memiliki posisi strategis dalam hubungan internasional. Melalui komunikasi antarlembaga legislatif, Indonesia dapat membangun kepercayaan, mempererat persahabatan antarbangsa, dan menyampaikan kepentingan nasional di forum internasional.
Menurutnya, hubungan dengan parlemen negara-negara Islam perlu diperkuat. Namun, jangkauan diplomasi juga harus diperluas kepada negara-negara lain yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dengan demikian, penugasan HNW tidak hanya diarahkan pada hubungan dengan satu kawasan, tetapi juga membuka ruang kerja sama yang lebih luas.
Diplomasi Palestina Jadi Salah Satu Prioritas
Salah satu perhatian utama dalam penugasan baru HNW adalah memperjuangkan dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina.
PKS menilai solidaritas terhadap Palestina perlu diterjemahkan menjadi langkah diplomasi yang konkret. Dukungan tersebut tidak cukup berhenti pada pernyataan politik, tetapi perlu diarahkan pada upaya perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Kholid berharap HNW dapat memperkuat komunikasi dengan parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan dari negara-negara lintas kawasan.
“Kami berharap beliau dapat mempererat kerja sama parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan yang lebih luas lintas kawasan. Pembelaan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama oleh masyarakat internasional,” kata Kholid.
Ia juga menegaskan bahwa diplomasi parlemen dapat menjadi jalur untuk mendorong pemerintah berbagai negara mengambil kebijakan yang mendukung perlindungan rakyat Palestina.
“Solidaritas untuk Palestina harus terus diterjemahkan menjadi langkah nyata. Melalui diplomasi parlemen, kita ingin menggalang dukungan agar parlemen berbagai negara mendorong pemerintahnya mengambil kebijakan yang memperkuat perlindungan rakyat Palestina dan perjuangan kemerdekaannya,” ujarnya.
Siapa Pengganti HNW di Pimpinan MPR?
Selain menjelaskan alasan pengunduran diri HNW, PKS juga telah menyampaikan nama yang disiapkan untuk menggantikan posisinya sebagai Wakil Ketua MPR RI.
Kholid menyebut Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman, sebagai sosok yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW di pimpinan MPR.
“Insyaallah, Ketua Majelis Syura Doktor Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW di pimpinan MPR RI,” kata Kholid.
Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas langkah PKS dalam menyiapkan pengganti setelah HNW mendapat penugasan baru. Namun, penetapan dan proses pergantian di lembaga MPR tetap perlu mengikuti mekanisme yang berlaku.
PKS juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian HNW selama menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua MPR RI. Partai tersebut menyatakan mendukung penugasan barunya untuk memperkuat persahabatan antarbangsa dan membawa kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia.
HNW Beralih dari Pimpinan MPR ke Diplomasi Antarparlemen
Perubahan penugasan HNW memperlihatkan pergeseran fokus tanggung jawabnya di parlemen. Jika sebelumnya ia menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua MPR RI, kini PKS menugaskannya untuk memperkuat diplomasi melalui BKSAP DPR RI.
Bagi PKS, pengalaman HNW menjadi modal untuk membangun hubungan dengan parlemen negara lain. Terlebih, isu Palestina dan berbagai persoalan kemanusiaan membutuhkan dukungan luas dari masyarakat internasional.
Dengan penugasan tersebut, PKS berharap peran parlemen Indonesia di panggung dunia semakin kuat. Diplomasi tidak hanya diarahkan untuk mempererat hubungan bilateral, tetapi juga menggalang dukungan terhadap kepentingan nasional dan isu kemanusiaan.
Sementara itu, Mohamad Sohibul Iman disiapkan untuk melanjutkan posisi HNW di pimpinan MPR RI. Pergantian ini menjadi bagian dari penataan penugasan politik PKS di lembaga legislatif.
Keputusan HNW mundur dari pimpinan MPR RI pun bukan sekadar pergantian jabatan. PKS menempatkannya sebagai langkah untuk memberikan ruang bagi kader berpengalaman tersebut dalam menjalankan tugas diplomasi antarparlemen, dengan Palestina menjadi salah satu perhatian utamanya.
