Daerah  

Diskusi LS Vinus Soal Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2025, Yusfitriadi Kritik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Belum Ditegakkan

LS Vinus
Diskusi LS Vinus Soal Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2025, Yusfitriadi Kritik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Belum Ditegakkan. Foto: Istimewa.

Yusfitriadi pun menyinggung soal perbedaan negara maju dan berkembang dalam perspektif demokrasi. Ia mengatakan bahwa negara maju cenderung tidak “heboh” dalam demokrasi elektoral atau demokrasi formal, pemilu dianggap biasa-biasa saja seperti di Amerika atau Europa.

“Yang mereka ‘Hebohkan’ adalah demokrasi substansialnya, pasca pemilu. Janji yang ditepati atau tidak, kepribadian yang berubah atau tidak. Hal itu yang dipermasalahkan di luar itu. Menepati janji atau tidak,” terangnya.

“Sedangkan negara berkembang, ‘Heboh’ terjadi ketika pemilu. Heboh, mahal, gontok-gontokkan, hoax, perang opini dan lain sebagainya. Namun setelah pemilu, cenderung bersikap cuek dan masa bodoh,” tambahnya.

Dari hal itulah, sambung Bang Yus, LS Vinus hadir berkomitmen untuk bukan hanya sekedar “Heboh” saat dinamika elektoral atau pemilu saja, namun juga hebohkan pasca pemilu dan apresiasi bersama kinerja pemimpin terpilih, saat berhasil menepati janjinya.

Namun juga menurutnya, terlepas didengar atau tidak, tidak lupa memberikan sanksi sosial atau Punishment, ketika pemimpin terpilih gagal melaksanakan tugas dan memenuhi janjinya, berupa Rapor hijau, kuning atau merah. Karena DPRD dipilih oleh rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *