DINEWS.ID – Dana pemda (Pemerintah Daerah) yang menumpuk di perbankan kembali jadi sorotan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kondisi ini menunjukkan rendahnya efektivitas penyaluran belanja daerah, padahal aktivitas belanja daerah sangat dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat.
Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang menumpuk setiap tahun dalam jumlah triliunan rupiah menjadi indikator bahwa realisasi belanja pemerintah daerah belum optimal. Pemerintah pusat terus mendorong percepatan belanja di daerah, terutama di tengah tekanan ekonomi global, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi hal ini, Dr Evi Noor Afifah, dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), mengatakan fenomena dana mengendap bukan hal baru dan perlu dilihat dalam pola tahunan.
“Kita perlu cermati data series-nya. Jika memang berpola, maka itu adalah siklus transfer ke daerah dan belanjanya. Berbagai proyek sering kali polanya seperti huruf S sesuai dengan termin pembayarannya,” ujar Evi, dikutip dari beritasatu.com, Sabtu (25/10/2025).
Menurut Evi, percepatan realisasi belanja pemerintah tidak hanya berdampak pada perekonomian jangka pendek, tetapi juga memengaruhi keberhasilan pembangunan.
“Kalau belanja pemerintah dibelanjakan sesuai peruntukannya, efek penggandanya akan bergerak ke sektor-sektor lain,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kecepatan penyerapan anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas.
“Belanja pemerintah harus berkualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi publik,” tegasnya.
Dengan mempercepat sekaligus meningkatkan kualitas realisasi belanja daerah, pemerintah diharapkan dapat memperkuat stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
