DINEWS.ID – Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi yang komprehensif dalam pengaturan industri ojek online (ojol). Menurutnya, aturan tersebut harus mampu melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari konsumen, pengemudi, aplikator, hingga pelaku UMKM.
“Apapun solusi yang dikeluarkan, harus mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder, yaitu konsumen, driver, pemerintah, dan aplikator. Pembahasan harus komprehensif, tidak boleh sepotong-sepotong,” ujar Wijayanto dikutip dari beritasatu.com, Senin (28/7/2025).
Ia menekankan, transportasi online saat ini memegang peranan penting dalam menghubungkan pelaku ekonomi, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, menurunnya daya beli masyarakat dinilai berdampak langsung terhadap ekosistem transportasi online.
Menanggapi wacana penurunan komisi bagi hasil dari 20 persen menjadi 10 persen, Wijayanto menilai kebijakan itu berisiko merugikan seluruh ekosistem, termasuk perusahaan aplikasi, pengemudi, konsumen, dan UMKM yang menggantungkan operasionalnya pada layanan ojol.
“Usulan tersebut (penurunan komisi) perlu dikaji ulang, karena bisa membangkrutkan aplikator ojol,” jelasnya.
Wijayanto menilai, regulasi yang kuat dan menyeluruh sangat dibutuhkan untuk menjadikan sektor ini sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurang ketimpangan.
“Kita semua, tidak hanya pemerintah, perlu belajar dari pengalaman negara lain dalam memajukan industri transportasi online. Juga belajar dari sektor-sektor di Indonesia yang sudah berhasil melakukan transformasi; dua sektor yang bisa dijadikan referensi adalah perbankan dan telekomunikasi,” pungkasnya. ***
