DINEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak TNI menjatuhkan sanksi tegas terhadap oknum anggotanya yang diduga melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap enam santri Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan, Pangandaran, Jawa Barat.
Abdullah meminta oknum tersebut tidak hanya diproses melalui mekanisme disiplin atau etik militer, tetapi juga diproses secara pidana apabila terbukti melakukan tindak kekerasan. Ia menilai tindakan terhadap para santri dan lingkungan pesantren merupakan persoalan serius yang tidak boleh ditoleransi.
“Saya mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum tersebut. Tindakan intimidasi terhadap pesantren dan kekerasan terhadap enam santri tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin,” tegas Abdullah, yang akrab disapa Abduh, dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Kamis (12/11/2026) malam. Berdasarkan kronologi yang disampaikan Abdullah, seorang anggota Yonif TP 336/MS bernama Serda Herric Chois Buiswarin mendatangi lingkungan pesantren sekitar pukul 01.00 WIB dan meminta bertemu pimpinan ponpes.
Namun, kedatangan anggota tersebut kemudian berujung pada dugaan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap sejumlah santri. Enam santri dilaporkan menjadi korban pemukulan, sementara upaya memasuki asrama putri juga disebut terjadi pada malam itu.
Abdullah meminta peristiwa tersebut ditangani secara serius agar lingkungan pesantren tetap aman sebagai tempat pendidikan dan pembinaan para santri.
Kronologi dugaan kekerasan di lingkungan pesantren
Berdasarkan kronologi yang disampaikan Abdullah, peristiwa bermula ketika Serda Herric Chois Buiswarin mendatangi pesantren sekitar pukul 01.00 WIB. Ia disebut meminta bertemu pimpinan ponpes, Kiai Utay.
Namun, setelah diarahkan menuju kediaman pimpinan pesantren, anggota tersebut justru berbalik arah dengan alasan bagian belakang tubuhnya terasa panas. Ia kemudian masuk ke ruangan tempat para santri mengaji tanpa melepas sepatu.
Situasi semakin memanas ketika yang bersangkutan masuk ke asrama putra dan diduga memukul sejumlah santri. Enam orang dilaporkan menjadi korban dalam kejadian tersebut.
Tidak hanya asrama putra, asrama putri juga disebut menjadi sasaran. Anggota tersebut diduga berusaha masuk, tetapi para santriwati bersama-sama menghadang dan menutup pintu sehingga upaya itu tidak berhasil.
Sekitar 30 menit kemudian, dugaan intimidasi kembali terjadi. Seorang santriwati disebut didesak memberikan nomor teleponnya. Ketika menolak, ia justru mendapat ancaman bahwa keselamatannya bergantung pada kesediaan memberikan nomor tersebut.
Abdullah menyebut seluruh tindakan itu diduga dilakukan pelaku di bawah pengaruh minuman keras. Namun, ia meminta dugaan konsumsi alkohol tersebut tetap didalami melalui pemeriksaan, bukan berhenti pada asumsi.
DPR minta evaluasi dan pemeriksaan berkala anggota TNI
Selain meminta proses hukum terhadap oknum yang diduga terlibat, Abdullah menilai insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi institusi TNI, khususnya dalam pembinaan dan pengawasan prajurit.
Ia meminta pemeriksaan terhadap anggota dilakukan secara berkala, termasuk tes urine untuk mencegah penyalahgunaan narkoba maupun zat berbahaya lainnya.
“Saya meminta TNI melakukan evaluasi dan pemeriksaan tes urine terhadap anggotanya secara berkala. Ini penting sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya. Jangan sampai perilaku anggota justru merugikan masyarakat dan mencoreng institusi TNI,” ujar politisi Fraksi PKB tersebut.
Menurut Abdullah, pengawasan internal diperlukan agar perilaku individu tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI. Terlebih, dugaan kekerasan dalam kasus ini terjadi di lingkungan pendidikan agama yang semestinya memberikan rasa aman bagi para santri.
Desakan tersebut juga sejalan dengan tuntutan agar penanganan perkara tidak hanya berfokus pada sanksi kedinasan. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Korban perlu mendapat pemulihan fisik dan psikologis
Abdullah turut menyoroti dampak psikologis yang dialami para santri setelah kejadian. Enam santri dilaporkan mengalami ketakutan dan tekanan mental. Bahkan, tiga di antaranya disebut langsung pulang ke rumah pada malam peristiwa tersebut.
Ia meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak TNI dan pengelola pesantren untuk memastikan para korban memperoleh pendampingan serta pemulihan.
Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dengan memproses pihak yang diduga melakukan kekerasan. Kondisi para korban dan santri lainnya juga harus menjadi perhatian agar kegiatan pendidikan di pesantren dapat kembali berlangsung dalam suasana aman.
Abdullah meminta biaya pemulihan, baik untuk kebutuhan fisik maupun psikologis, ditanggung negara. Ia menilai kehadiran pemerintah diperlukan untuk memastikan korban tidak menghadapi dampak kejadian tersebut sendirian.
“Saya minta seluruh korban dan santri mendapatkan pemulihan dari dampak peristiwa ini. Negara harus hadir dan memastikan seluruh biaya pemulihan, baik fisik maupun psikologis, ditanggung. Ini merupakan bentuk zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan pesantren,” pungkas Abduh.
Sementara itu, perkembangan penanganan kasus menunjukkan bahwa pihak TNI telah mengambil langkah terhadap prajurit yang diduga terlibat. Sejumlah laporan media menyebut Serda Herric telah diamankan di Subdenpom III/2-4 Banjar untuk menjalani pemeriksaan. Pihak satuan juga dilaporkan telah menyampaikan permohonan maaf kepada pengelola pesantren dan para korban.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut keselamatan santri dan keamanan lingkungan pendidikan. Proses pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap secara terang rangkaian kejadian serta memastikan pertanggungjawaban hukum pihak yang terbukti terlibat.
