Polri Ungkap Sosok TK dalam Kasus Penyadapan, Berpangkat Brigjen

DINEWS.ID – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhirnya memberikan penjelasan mengenai sosok berinisial TK yang disebut dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. TK diketahui merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol.

Keterangan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. Ia menjelaskan bahwa perwira berinisial TK saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.

Selain pemeriksaan internal, keterangan TK juga didalami dalam proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan empat tersangka sebelumnya.

“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Penjelasan tersebut disampaikan setelah nama berinisial TK muncul dalam pemaparan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Dalam forum tersebut, Kapolri menguraikan dugaan peran sejumlah pihak dalam rangkaian perkara penyadapan ilegal. Salah satu bagian yang disorot adalah dugaan perintah untuk melakukan pengawasan atau surveillance terhadap pihak tertentu.

Informasi mengenai identitas TK menjadi perhatian karena sebelumnya Kapolri hanya menyebut inisialnya ketika menjelaskan dugaan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian aktivitas tersebut.

Disebut dalam dugaan perintah surveillance

Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI, Suyudi menjelaskan dugaan peran tersangka berinisial AS yang disebut menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon pada periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.

Menurut penjelasan Kapolri, AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK melakukan pengawasan.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.

Pernyataan tersebut menjadi dasar munculnya pertanyaan mengenai siapa sosok TK yang dimaksud dalam uraian Kapolri. Johnny kemudian menegaskan bahwa inisial tersebut merujuk pada seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu.

“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” tutup Johnny.

Meski pangkatnya telah dikonfirmasi, Polri belum menyampaikan identitas lengkap TK kepada publik dalam keterangan tersebut.

Pemeriksaan etik dan penyidikan berjalan bersamaan

Johnny menegaskan, pemeriksaan internal melalui Divisi Propam dan penyidikan pidana terus berjalan. Kedua proses tersebut dilakukan untuk mendalami fakta serta mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Dengan demikian, posisi TK dalam perkembangan perkara ini perlu dibedakan dari empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan pemaparan Kapolri di Komisi III DPR RI, empat tersangka tersebut berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Sementara itu, TK disebut dalam dugaan perintah pengawasan dan keterangannya masih didalami penyidik.

Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian setelah Kapolri memaparkan dugaan penyadapan tanpa permohonan penyidik dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Perkara tersebut juga mencakup dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik.

Dalam penjelasannya, Suyudi menguraikan dugaan adanya rangkaian perintah, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil, hingga penghapusan data. Namun, seluruh uraian mengenai peran pihak-pihak terkait tetap merupakan materi penyidikan yang harus dibuktikan melalui proses hukum.

Penyebutan inisial TK juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Pemeriksaan etik dan pendalaman keterangan masih berlangsung untuk memastikan fakta serta bentuk keterlibatan setiap pihak.

Polri menyatakan proses tersebut akan terus berjalan hingga perkara dapat diungkap secara menyeluruh. Penjelasan mengenai sosok TK menjadi salah satu perkembangan terbaru dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.