DPR Dorong Vape Dilarang Total, 98 Persen Sampel Cairan Positif Zat Terlarang

DINEWS.ID – Kebijakan pengendalian rokok elektrik atau vape di Indonesia mulai didorong untuk diubah menjadi pelarangan secara menyeluruh. Dorongan tersebut disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu alasan yang disoroti adalah temuan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap ribuan sampel cairan vape. Dari 1.789 sampel yang diperiksa selama Januari 2025 hingga September 2026, sebanyak 98 persen dilaporkan positif mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru.

Data tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, ketika memberikan keterangan DPR dalam sidang pleno perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026 di MK, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Dalam keterangannya, Sudirta menilai perkembangan penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi zat berbahaya perlu menjadi pertimbangan untuk mengubah pendekatan kebijakan nasional.

Menurutnya, pengaturan yang selama ini menempatkan rokok elektronik sebagai produk yang dikendalikan sudah perlu ditinjau kembali. DPR mendorong agar kebijakan tidak hanya mengatur produksi, peredaran, dan penggunaannya, tetapi beralih pada pelarangan secara menyeluruh.

96,71 Persen Sampel Terdeteksi Mengandung Etomidat

Selain temuan kandungan narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif baru, Sudirta juga memaparkan bahwa 96,71 persen sampel cairan vape terdeteksi mengandung etomidat.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena perangkat vape memiliki bentuk dan kemasan yang lazim dikenal sebagai produk rokok elektrik. Kondisi ini dinilai dapat menyulitkan masyarakat membedakan cairan vape biasa dengan produk yang telah dicampur zat berbahaya.

Sudirta menyoroti risiko penyalahgunaan tersebut terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak dan remaja. Produk dengan tampilan yang menyerupai cartridge vape pada umumnya berpotensi menjadi sarana peredaran zat terlarang di ruang publik.

Ia juga menyinggung keterbatasan alat uji cepat atau rapid test khusus etomidat di lapangan. Ketiadaan alat tersebut dinilai dapat menghambat proses identifikasi dan penindakan oleh aparat BNN.

Atas perkembangan itu, Sudirta berpandangan bahwa risiko rokok elektronik tidak lagi dapat diperlakukan sama dengan rokok konvensional.

“Melihat perkembangan tersebut, produksi, peredaran, dan penggunaan rokok elektronik terbukti memiliki tingkat risiko kesehatan dan sosial yang jauh lebih tinggi dibandingkan rokok konvensional. Pendekatan hukumnya tidak bisa lagi disamakan, melainkan harus diubah menjadi pelarangan total,” tegas Sudirta.

DPR Kutip Fatwa MUI tentang Hukum Vape

Dalam persidangan tersebut, DPR juga menyinggung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik.

Fatwa itu menjadi salah satu dasar pertimbangan moral dan keagamaan yang disampaikan Sudirta dalam mendukung perubahan kebijakan terhadap vape.

MUI sebelumnya menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik hukumnya haram. Melalui rekomendasinya, MUI juga meminta Presiden bersama DPR segera menyusun regulasi yang mengatur pelarangan rokok elektrik secara menyeluruh.

Dengan demikian, dorongan pelarangan vape yang disampaikan dalam persidangan MK tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga mengacu pada rekomendasi keagamaan.

Meski demikian, dorongan tersebut masih merupakan pandangan yang disampaikan DPR dalam proses pengujian undang-undang. Belum ada keputusan MK dalam perkara tersebut yang secara langsung menetapkan pelarangan total vape.

Hakim MK Minta Data Kontribusi Pajak Vape

Di tengah dorongan perubahan kebijakan tersebut, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta DPR dan Pemerintah melengkapi keterangan dengan data mengenai kontribusi vape terhadap penerimaan negara.

Menurut Saldi, informasi mengenai sumbangan pajak dari rokok elektronik perlu disampaikan agar majelis hakim dapat mempertimbangkan aspek ekonomi bersama dampak kesehatan dan sosial yang dipersoalkan dalam persidangan.

Ia secara khusus meminta perbandingan kontribusi pajak vape dengan rokok konvensional.

Saldi menilai data tersebut penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai keberadaan vape dalam kebijakan nasional. Pertimbangan tidak hanya mencakup potensi kerugian kesehatan dan sosial, tetapi juga kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Pertanyaan tersebut sekaligus menempatkan aspek ekonomi sebagai salah satu hal yang perlu dijelaskan dalam proses pengujian UU Kesehatan.

Sidang perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026 sendiri merupakan pengujian materiil terhadap sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yakni Pasal 149, Pasal 150 ayat (1), dan Pasal 152 ayat (2).

Dalam sidang pada 10 November 2026, DPR telah menyampaikan keterangannya, sementara Pemerintah belum siap memberikan keterangan. Dengan demikian, pembahasan mengenai kemungkinan perubahan kebijakan vape masih menjadi bagian dari proses persidangan di MK.

Perkembangan perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut arah pengaturan rokok elektronik di Indonesia, mulai dari pengendalian produk, pengawasan peredaran, hingga kemungkinan pelarangan secara menyeluruh.