DINEWS.ID – Integrasi data dari seluruh perangkat daerah menjadi salah satu fondasi penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. Melalui program Satu Data Kota Bogor, pemerintah daerah mulai menyatukan berbagai informasi dari 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung penyusunan kebijakan hingga pengembangan Command Center.
Langkah tersebut diperkuat melalui Forum Satu Data yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor di Auditorium Perpustakaan Kota Bogor, Senin (9 November 2026).
Forum ini bukan sekadar pertemuan ant perangkat daerah. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun komitmen bersama dalam mengintegrasikan data yang selama ini dikelola masing-masing OPD.
Sebanyak 36 OPD se-Kota Bogor turut terlibat dalam kegiatan tersebut. Forum dihadiri langsung para kepala perangkat daerah serta sekretaris dinas sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas instansi.
Kepala Diskominfo Kota Bogor, Ana Ismawati, menjelaskan bahwa kesamaan komitmen menjadi hal mendasar dalam mewujudkan Satu Data Kota Bogor.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan data dasar atau basic data yang terintegrasi agar setiap perangkat daerah memiliki rujukan informasi yang sama ketika menyusun program maupun merumuskan kebijakan publik.
“Forum Satu Data ini memberikan kesepakatan bagi seluruh perangkat daerah untuk memiliki komitmen yang sama dalam membangun Satu Data Kota Bogor,” tegas Ana Ismawati di sela kegiatan, Senin (9 November 2026).
Data 36 OPD Jadi Fondasi Command Center
Salah satu tujuan strategis dari integrasi data tersebut adalah memperkuat infrastruktur digital pemerintahan Kota Bogor.
Ana menjelaskan, data yang dihimpun dan dikonsolidasikan dari seluruh perangkat daerah nantinya menjadi dukungan penting dalam penyusunan data warehouse atau gudang data daerah.
Infrastruktur tersebut juga diproyeksikan mendukung pengembangan Command Center Kota Bogor.
Dengan adanya integrasi, berbagai informasi yang dimiliki perangkat daerah diharapkan dapat dikelola dalam sistem yang lebih terstruktur. Data tidak lagi hanya menjadi dokumen administratif di masing-masing instansi, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi bersama untuk mendukung kebutuhan pemerintahan.
“Komitmen bagaimana seluruh perangkat daerah membangun Satu Data Kota Bogor yang pada akhirnya juga menjadi data dukung potensial dalam membangun data warehouse-nya Kota Bogor dalam pengembangan Command Center,” terangnya.
Keberadaan data warehouse menjadi bagian penting dalam pengelolaan informasi pemerintahan. Data dari berbagai sektor dapat dikonsolidasikan sehingga pemerintah memiliki basis informasi yang lebih menyeluruh dalam melihat kondisi daerah.
Sementara itu, Command Center diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan sistem digital yang mendukung kebutuhan pengelolaan informasi dan pemerintahan daerah.
Meski demikian, integrasi data membutuhkan kesamaan standar, koordinasi, serta komitmen berkelanjutan dari seluruh perangkat daerah. Sebab, kualitas informasi yang dihasilkan sangat bergantung pada data yang dihimpun dan dikelola oleh masing-masing instansi.
Kebijakan Publik Harus Berbasis Data Valid
Bagi Pemkot Bogor, Satu Data bukan hanya berkaitan dengan pembangunan sistem teknologi informasi. Lebih jauh, program ini diarahkan untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan pemerintah.
Ana menekankan bahwa kebijakan publik akan lebih tepat sasaran apabila disusun berdasarkan data yang valid dan telah teruji.
Data yang akurat dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan.
Dengan demikian, perencanaan program tidak hanya bertumpu pada perkiraan, tetapi memiliki dasar informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Intinya satu data ini menjadi satu basic data yang menjadi rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan, untuk sebesar-besarnya kebermanfaatan terhadap masyarakat. Ketika berbasis data, maka validitasnya akan tepat sasaran,” tambah Ana.
Pendekatan tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah harus mengelola berbagai kebutuhan masyarakat yang saling berkaitan. Informasi dari satu perangkat daerah dapat menjadi data pendukung bagi instansi lainnya dalam menyusun kebijakan.
Karena itu, integrasi lintas OPD diharapkan dapat mengurangi perbedaan rujukan data sekaligus memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Satu Data Juga Permudah Akses Informasi Masyarakat
Manfaat Satu Data Kota Bogor tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan internal pemerintahan. Diskominfo juga menyoroti pentingnya kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
Melalui pengelolaan data yang lebih terintegrasi, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai berbagai kondisi dan potensi daerah dengan lebih mudah.
Namun, keterbukaan tersebut tetap mengacu pada ketentuan informasi publik. Tidak semua data dapat diakses secara bebas karena terdapat informasi tertentu yang masuk dalam kategori dikecualikan.
Ana memastikan bahwa data yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat adalah informasi yang memang termasuk kategori informasi terbuka.
“Terkait masyarakat, tentunya nanti akan ada kemudahan informasi terkait data itu sendiri. Mau data apapun yang memang data tersebut merupakan data informasi publik, bukan data yang dikecualikan,” pungkasnya.
Melalui Forum Satu Data yang melibatkan 36 OPD tersebut, Pemkot Bogor mendorong terbentuknya kesamaan komitmen dalam membangun ekosistem data daerah.
Integrasi ini diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan data warehouse dan Command Center, sekaligus memperkuat pemanfaatan informasi dalam penyusunan kebijakan serta peningkatan pelayanan publik di Kota Bogor.
