Dedie Rachim Kawal Pembangunan Pusat Layanan Baru di Kota Bogor

DINEWS.ID – Rencana pembangunan pusat layanan masyarakat terpadu di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, akhirnya memasuki tahap pembangunan fisik. Setelah melalui proses panjang sejak 2020, pengerjaan jalan akses kawasan mulai dilakukan pada 2026. Sementara pembangunan gedung perkantoran direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2027.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menjadi salah satu pihak yang mengawal rencana tersebut sejak masih menjabat Wakil Wali Kota Bogor. Perjalanan proyek ini dimulai dari upaya mendapatkan hibah lahan milik pemerintah pusat, pengurusan aset, penyusunan desain, hingga pencarian sumber pembiayaan.

Kawasan yang awalnya dirancang sebagai pusat perkantoran pemerintah kini dikembangkan dengan konsep pusat layanan masyarakat terpadu. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berharap keberadaan kawasan tersebut dapat mendekatkan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan aktivitas pemerintahan di pusat kota.

Berawal dari Pengajuan Hibah Lahan pada 2020

Perjalanan pembangunan pusat layanan masyarakat di Katulampa dimulai pada 2020. Saat itu, Pemkot Bogor membentuk tim analisis sosial ekonomi untuk menyiapkan persyaratan pengajuan hibah lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada pemerintah pusat.

Pada Desember 2020, Pemkot Bogor mengajukan permohonan hibah sekitar 9 hektare lahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Dari total luasan tersebut, pemerintah daerah berharap sedikitnya 6 hektare dapat dimanfaatkan untuk membangun pusat pemerintahan baru di Katulampa.

Kajian sosial ekonomi menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan tersebut. Pemkot juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar permohonan hibah dapat diproses.

“Alhamdulillah DJKN telah merespons permohonan hibah lahan yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Bogor,” kata Dedie setelah memimpin rapat koordinasi pembentukan Tim Analisis Sosial Ekonomi pada Desember 2020.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada 25 November 2021. Pemerintah pusat menghibahkan aset eks BLBI kepada Pemkot Bogor dengan total luas sekitar 10,2 hektare yang tersebar di tiga lokasi.

Rinciannya, 6 hektare berada di Katulampa untuk pusat pemerintahan baru, 3,2 hektare di Kelurahan Empang untuk rencana stoplet jalur ganda Bogor-Sukabumi, serta sekitar 1 hektare di jalur Regional Ring Road (R3).

Saat itu, Dedie menjelaskan bahwa pemanfaatan aset hibah tersebut menjadi bagian dari upaya menata persebaran kantor pemerintahan. Sebab, sejumlah kantor perangkat daerah masih berada di lokasi berbeda sehingga aktivitas pelayanan dan administrasi tersebar di beberapa titik.

“Karena ini (lahan) terpisah-pisah, kemungkinan kita akan kerja sama untuk Samsat Kota Bogor bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedie pada November 2021.

Terkendala Anggaran, Pemkot Siapkan Perencanaan

Memasuki 2023, lahan di Katulampa telah menjadi aset Pemkot Bogor dan bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Tahapan berikutnya adalah menyiapkan desain bangunan serta akses menuju kawasan.

Namun, kebutuhan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan pembangunan tersebut.

Pada pertengahan 2023, Pemkot Bogor mengajukan kebutuhan dana sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar kepada pemerintah pusat untuk membangun pusat pemerintahan baru. Hingga Februari 2024, pengajuan tersebut belum mendapatkan jawaban sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pembiayaan.

Pada 2024, perencanaan pembangunan mulai diarahkan pada penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.

Dalam rencana awal, sekitar 20 organisasi perangkat daerah (OPD) akan dipindahkan ke kawasan Katulampa. Sementara itu, Balai Kota Bogor di Jalan Ir. H. Juanda tetap difungsikan.

OPD yang masuk dalam rencana pemindahan antara lain Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bapperida, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, Disparbud, Dinkukmdagin, DP3A, DPPKB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP, DLH, dan DPUPR.

Pada akhir 2024, proyek tersebut direncanakan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pemkot juga menyiapkan skema pembangunan tahun jamak karena pengerjaan kawasan diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Konsep Berubah Menjadi Pusat Layanan Masyarakat

Memasuki 2025, perhatian Pemkot Bogor tidak hanya tertuju pada pembangunan gedung perkantoran, tetapi juga aksesibilitas menuju kawasan.

Pada Mei 2025, Dedie menyampaikan rencana peninjauan ulang DED sekaligus pembangunan jalan akses yang menghubungkan lahan PT Sejahtera Eka Graha (SEG) dengan lahan PT Kharisma Tangguh Persada (KTP).

Konektivitas tersebut juga direncanakan mendukung akses menuju Jalan Parung Banteng, Summarecon, dan Tol Bogor Selatan.

“Tahun ini kami akan review Detail Engineering Design (DED) yang sudah ada dan membangun jalan akses dari lahan PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG) ke lahan PT Kharisma Tangguh (KTP),” ujar Dedie pada 5 Mei 2025.

Pada 2026, konsep kawasan kemudian berkembang menjadi pusat layanan masyarakat terpadu. Selain gedung perkantoran, fasilitas yang direncanakan mencakup sarana olahraga, masjid, serta akses jalan baru di wilayah Bogor Timur.

Dedie menegaskan bahwa orientasi pembangunan bukan semata-mata memindahkan kantor pemerintahan, melainkan mendekatkan berbagai layanan agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Namanya bukan pusat pemerintahan, sebetulnya pusat layanan masyarakat Kota Bogor,” ungkap Dedie pada 14 Februari 2026.

Salah satu layanan yang diharapkan semakin mudah diakses adalah pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selama ini, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejumlah layanan lainnya masih berada di lokasi berbeda.

Jalan Akses Mulai Dikerjakan, Gedung Dibangun Bertahap pada 2027

Setelah melalui tahapan perencanaan selama beberapa tahun, pembangunan fisik kawasan Katulampa mulai terlihat pada 2026 melalui pengerjaan jalan akses.

Saat meninjau proyek pada 12 Oktober 2026, Dedie menyebut progres pembangunan jalan telah mencapai 48 persen atau 10 persen lebih cepat dibandingkan target.

Pekerjaan yang dilakukan meliputi pembersihan lahan atau land clearing serta pembangunan badan jalan.

Akses tersebut menghubungkan Tol Bogor Selatan dengan kawasan Bogor Raya City. Pemkot Bogor menargetkan jalan itu mulai beroperasi pada Desember 2026 untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Bogor Timur.

Sementara itu, lahan seluas 6 hektare di Katulampa disiapkan untuk menampung 21 kantor OPD. Kawasan tersebut juga direncanakan dilengkapi sarana olahraga dan tempat ibadah.

Meski pengerjaan jalan akses telah berjalan, pembangunan gedung perkantoran belum dimulai. Dedie menyebut pembangunan gedung direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2027.

Dengan demikian, pengerjaan jalan menjadi tahap fisik awal dalam merealisasikan pusat layanan masyarakat terpadu Kota Bogor. Setelah melewati proses pengajuan hibah, penyiapan lahan, penyusunan desain, dan pencarian pembiayaan, kawasan Katulampa kini mulai memasuki tahapan pembangunan infrastruktur dasar.

Ke depan, kawasan tersebut diharapkan menjadi lokasi pelayanan publik yang lebih terintegrasi sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan dalam satu kawasan.