DINEWS.ID — IPM Kota Bogor menunjukkan peningkatan positif hingga mencapai 79,75 persen, melampaui target awal sebesar 78,81 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang disampaikan dalam agenda Ekspose Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bogor bersama Kementerian PANRB di Balai Kota Bogor, pada Selasa 6 Oktober 2026.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor tersebut berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 75,50 persen dan angka nasional sebesar 75,90 persen.
“Alhamdulillah, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bogor terus mengalami peningkatan, bahkan melebihi target,” ungkap Dedie.
Peningkatan IPM tersebut menjadi salah satu gambaran dari perkembangan kinerja Pemkot Bogor. Selain IPM, pemerintah daerah juga mencatat perkembangan dalam upaya menekan tingkat kemiskinan.
Tingkat kemiskinan di Kota Bogor berhasil ditekan hingga mencapai 5,89 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan di Jawa Barat yang berada di angka 7,02 persen maupun tingkat nasional sebesar 8,47 persen.
Menurut Dedie, penurunan tingkat kemiskinan tersebut tidak terlepas dari langkah strategis Pemkot Bogor dalam mendorong masuknya investasi.
Upaya menciptakan iklim investasi yang baik dinilai berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja baru. Kondisi tersebut kemudian berimbas pada laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor yang mencapai 5,45 persen.
Angka pertumbuhan ekonomi Kota Bogor tersebut berada di atas capaian Jawa Barat sebesar 5,32 persen dan nasional sebesar 5,11 persen.
Untuk mempertahankan dan mendorong capaian tersebut, Pemkot Bogor menyiapkan strategi melalui program “Bogor Beres” dan “Bogor Maju”.
Selain program tersebut, Pemkot Bogor juga menerapkan pendekatan manajemen strategis melalui metode Balanced Scorecard (BSC). Pendekatan ini digunakan untuk mengukur kinerja sekaligus mengelola strategi secara lebih komprehensif.
IPM Kota Bogor dan Penguatan Kinerja Pemerintah
Metode Balanced Scorecard tidak hanya melihat kinerja dari sisi keuangan. Penilaian juga mencakup aspek nonkeuangan sehingga pengelolaan kinerja tidak semata-mata berorientasi pada serapan anggaran.
Melalui metode tersebut, Pemkot Bogor berupaya memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara prima dan terus mengalami peningkatan meskipun berada dalam kondisi anggaran yang terbatas.
Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga evaluasi kinerja perangkat daerah.
Dalam pelaksanaannya, optimalisasi SAKIP juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan kinerja seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bogor.
Dedie menegaskan, SAKIP memiliki peran penting mulai dari tahap perencanaan, pengukuran hingga evaluasi kinerja. Dengan proses tersebut, pemerintah dapat melihat kesesuaian antara rencana yang telah disusun dengan capaian yang dihasilkan.
“Kami melakukan inventarisasi apa yang perlu ditindaklanjuti agar sesuai perencanaan, kemudian mengukur capaian dan dampaknya bagi masyarakat. Sehingga, keberadaan SAKIP ini sangat membantu pemerintah dalam memastikan penganggaran yang benar-benar tepat sasaran,” pungkas Dedie.
Optimalisasi SAKIP tersebut juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah memastikan setiap penganggaran memiliki sasaran yang jelas. Pengukuran capaian dan dampaknya bagi masyarakat menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses tersebut.
Di sisi lain, capaian IPM Kota Bogor yang melampaui target awal menjadi salah satu hasil yang dipaparkan dalam agenda tersebut. Target awal IPM ditetapkan sebesar 78,81 persen, sementara realisasinya mencapai 79,75 persen.
Selain capaian IPM, indikator lain yang disampaikan dalam agenda tersebut adalah penurunan tingkat kemiskinan hingga 5,89 persen serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen.
Ketiga capaian tersebut menjadi bagian dari gambaran kinerja Pemkot Bogor yang dipaparkan dalam agenda Ekspose Implementasi SAKIP bersama Kementerian PANRB.
Dengan penerapan Balanced Scorecard, Pemkot Bogor menempatkan pengukuran kinerja tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga aspek nonkeuangan. Pendekatan tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan strategi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan terus meningkat.
Sementara itu, SAKIP menjadi instrumen yang digunakan untuk membantu pemerintah dalam memastikan proses perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja berjalan sesuai sasaran. Pemerintah juga melakukan inventarisasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti agar pelaksanaan tetap sesuai dengan perencanaan.
Capaian tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkot Bogor dalam mengelola kinerja pemerintahan melalui perencanaan dan pengukuran yang lebih terarah, termasuk dalam memastikan penganggaran dapat tepat sasaran bagi masyarakat.
