Tarif Listrik 2–8 November 2026: Rincian Harga per kWh untuk Rumah Tangga dan Penjelasan Saldo Token Berbeda

DINEWS.ID – Kabar baik bagi pelanggan PLN. Tarif listrik periode November 2026 dipastikan tidak mengalami kenaikan dan masih menggunakan ketentuan Triwulan IV 2026 yang berlaku hingga Desember mendatang.

Kepastian ini berlaku bagi pelanggan rumah tangga, baik yang menggunakan listrik bersubsidi maupun nonsubsidi. Meski demikian, besaran tarif per kilowatt hour (kWh) tetap berbeda sesuai golongan daya dan status pelanggan.

Informasi tarif listrik menjadi perhatian masyarakat, terutama pelanggan prabayar yang rutin membeli token untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Tidak sedikit pelanggan yang bertanya mengapa nominal kWh yang masuk ke meteran tidak sama dengan perkiraan berdasarkan uang yang dibayarkan.

Berdasarkan penetapan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tarif tenaga listrik untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi pada Triwulan IV 2026 tetap sama dengan periode sebelumnya. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi.

Daftar tarif listrik rumah tangga November 2026

Berikut rincian tarif listrik rumah tangga yang berlaku pada November hingga Desember 2026:

Pelanggan rumah tangga bersubsidi:

• 450 VA: Rp415 per kWh.
• 900 VA: Rp605 per kWh.

Pelanggan rumah tangga nonsubsidi:

• 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp1.352 per kWh.
• 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh.
• 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh.
• 3.500 VA hingga 5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh.
• 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh.

Perbedaan tarif tersebut menunjukkan bahwa pelanggan dengan daya 900 VA tidak otomatis memiliki tarif yang sama. Status subsidi atau nonsubsidi menjadi faktor penting dalam menentukan biaya listrik per kWh.

Mengapa saldo token listrik tidak sesuai nominal pembelian?

Selain tarif, persoalan lain yang kerap membuat pelanggan bertanya-tanya adalah jumlah kWh yang diterima setelah membeli token listrik.

Sebagai contoh, ketika membeli token senilai Rp100.000, pelanggan tidak menerima saldo sebesar Rp100.000 dalam bentuk kWh. Hal ini karena token listrik merupakan pembelian energi listrik yang dihitung berdasarkan satuan kWh, bukan saldo uang seperti pulsa telepon.

PLN menjelaskan bahwa dalam transaksi token prabayar terdapat sejumlah komponen yang memengaruhi jumlah energi yang diterima pelanggan. Di antaranya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang besarannya ditetapkan pemerintah daerah serta biaya administrasi sesuai kanal pembelian.

Setelah memperhitungkan komponen tersebut, nilai pembelian bersih kemudian dikonversikan menjadi kWh berdasarkan tarif listrik sesuai golongan pelanggan.

Karena itu, jumlah kWh yang masuk ke meteran bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, meskipun nominal token yang dibeli sama. Perbedaan juga dapat terjadi karena biaya administrasi pada saluran pembelian yang digunakan.

PLN turut menjelaskan bahwa transaksi token dengan nominal di atas Rp5 juta dikenakan bea meterai sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara sederhana menghemat listrik di rumah

Meski tarif listrik tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026, pelanggan tetap perlu mengatur pemakaian energi agar pengeluaran rumah tangga lebih terkendali.

Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan antara lain mematikan lampu saat tidak digunakan, mencabut peralatan elektronik yang tidak diperlukan, serta menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi.

Bagi pengguna pendingin ruangan atau AC, pengaturan suhu dan penggunaan fitur timer juga dapat membantu mengendalikan konsumsi listrik.

Pelanggan dapat memantau informasi tarif, membeli token, maupun mengakses layanan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile dan saluran resmi PLN.

Dengan memahami golongan tarif serta komponen pembelian token, masyarakat dapat memperkirakan kebutuhan listrik dengan lebih tepat dan mengatur anggaran rumah tangga secara bijak.