Menurutnya sistem zonasi ini terbukti tidak siap dan menyarankan untuk dibatalkan.
“Kalaupun zonasi ini masih akan diterapkan ya sistem harus lebih rapi lagi, sistem kependudukan kita, sistem verifikasinya, kemudian infrastruktur sekolah, tapi saya selama infrastruktur sekolah belum merata gak mungkin zonasi ini,” ujarnya.
Karena dari hasil verifikasi setelah dilakukan cek lapangan juga ditemukan adanya indikasi pindah kartu keluarga.
“Ada yang pindah KK, ada yang KK nya yang ditambahkan, ada yang betul-betul palsu. Nanti akan kita listing semua indikasi itu banyak,” katanya.
Terkait nama-nama yang ditemukan tersebut Bima Arya bersama tim akan mengkaji sebelum masuk pada tahap pengumuman PPDB 2023.
“Nanti akan kita bahas dulu, kaji dulu seperti apa, karena masih dalam kewenangan kita, masih ada waktu untuk pengumuman, besok saya akan ke Disdik dan Dukcapil,” tuntasnya. *
