DINEWS.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak terlalu larut dalam dinamika politik nasional. Ia meminta para pemimpin daerah tetap fokus menjalankan pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Pesan tersebut disampaikan Bima Arya seusai bertemu dengan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Balai Kota Bogor, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Bima, perkembangan politik di tingkat pusat memang menjadi perhatian publik. Namun, kepala daerah memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting, yakni menjalankan program pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Salah satu dinamika yang tengah menjadi sorotan adalah persoalan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski isu tersebut ramai diperbincangkan, Bima menilai para kepala daerah tidak perlu ikut larut hingga melupakan tugas utamanya.
Ia mengingatkan bahwa persoalan pergantian wakil presiden sudah memiliki mekanisme yang diatur dalam konstitusi. Karena itu, seluruh pihak sebaiknya mengikuti aturan dan tahapan yang berlaku.
“Konstitusi kita sudah jelas. Sudah ada aturan dan tahapannya, termasuk bagaimana proses pergantian wakil presiden,” kata Bima.
Kepala Daerah Diminta Tetap Fokus Melayani Warga
Bima menegaskan, perhatian kepala daerah seharusnya tetap tertuju pada kebutuhan masyarakat. Program-program prioritas pemerintah daerah juga harus terus berjalan, terlepas dari perkembangan politik nasional.
Baginya, pelayanan publik merupakan tanggung jawab yang harus dijaga setiap saat. Masyarakat tetap membutuhkan kehadiran pemerintah daerah untuk mengurus berbagai persoalan sehari-hari.
“Jadi, saya meminta semua kepala daerah untuk fokus melayani warga dan menjalankan program-program prioritas,” ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa dinamika politik di tingkat pusat tidak semestinya mengganggu jalannya pemerintahan daerah. Kepala daerah tetap harus memastikan berbagai program yang telah direncanakan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Bima Arya Sebut Penyesuaian Atribut Pemerintahan Wajar
Selain membahas tanggung jawab kepala daerah, Bima juga menanggapi penyesuaian atribut di sejumlah kantor pemerintahan setelah pengunduran diri Gibran.
Ia menilai perubahan yang dilakukan di lapangan merupakan hal yang wajar selama tetap memperhatikan etika dan mekanisme yang berlaku.
Bima menyebut, status Gibran yang telah dinyatakan berhenti secara formal sebagai wakil presiden menjadi salah satu hal yang mendasari adanya penyesuaian tersebut.
“Intinya, Pak Gibran kan sudah dinyatakan berhenti sebagai wakil presiden secara formal. Artinya, di lapangan ada penyesuaian-penyesuaian. Saya kira itu wajar selama dilakukan secara etis,” ungkapnya.
Soal Pertemuan dengan Prabowo, PAN Serahkan Keputusan kepada Presiden
Dalam kesempatan yang sama, Bima turut menyinggung pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor.
Saat itu, ia hadir mendampingi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bersama Sekretaris Jenderal dan Rizki Sadig dalam pertemuan Presiden dengan sejumlah pimpinan partai politik.
Meski hadir dalam pertemuan tersebut, Bima mengaku belum mengetahui secara pasti seluruh agenda yang dibahas. Ia hanya memperkirakan pembicaraan berkaitan dengan berbagai persoalan yang saat ini menjadi perhatian bersama.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan PAN mengusulkan nama untuk mengisi posisi wakil presiden, Bima menegaskan partainya tidak mengajukan nama tertentu.
Menurutnya, PAN menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Artinya, tidak ada nama atau usulan tertentu. Semuanya kami serahkan kepada Presiden,” tegasnya.
Pernyataan Bima tersebut menunjukkan bahwa di tengah perkembangan politik nasional, ia ingin kepala daerah tetap menjaga fokus pada urusan pemerintahan. Baginya, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program prioritas tidak boleh tersisih oleh dinamika politik di tingkat pusat. (Yis)
