Polri Klaim Sita 600 Ton Narkoba, Bongkar Jaringan Internasional dengan Transaksi Rp2,9 Triliun

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Dok: humas.polri.go.id

DINEWS.ID – Polri terus mengintensifkan pemberantasan peredaran gelap narkotika di berbagai wilayah Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap bandar dan pengedar, pembongkaran jaringan internasional, penelusuran aliran dana hasil kejahatan, hingga pemetaan kawasan yang selama ini menjadi titik rawan peredaran narkoba.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan, dalam hampir dua bulan masa kepemimpinannya, Polri telah mengamankan lebih dari 600 ton berbagai jenis narkotika. Capaian tersebut disampaikan Suyudi dalam keterangannya di Banten, Sabtu, 21 November 2026.

“Kita hari ini mengamankan 600 ton narkotika. Mungkin ini rekor nasional, bahkan dunia,” ujar Suyudi.

Menurut Kapolri, nilai ekonomi dari barang bukti narkotika yang diamankan tersebut diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Ia menegaskan, pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas penegakan hukum yang harus dijalankan seluruh jajaran kepolisian.

Sejak awal menjabat, Suyudi telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk bergerak aktif menyasar berbagai titik peredaran narkotika. Perhatian khusus diberikan kepada kawasan permukiman yang selama ini terindikasi menjadi pusat aktivitas bandar dan pengedar.

Arahan tersebut sebelumnya disampaikan Kapolri di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026. Ia meminta seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) melakukan pemetaan kampung-kampung rawan narkoba sekaligus mengidentifikasi bandar yang beroperasi di wilayah masing-masing.

“Saya telah menginstruksikan untuk seluruh Kapolda untuk melakukan mapping terhadap kampung-kampung, terutama ya, kampung-kampung narkoba yang ada di wilayahnya. Begitu juga bandar-bandar narkoba,” tegasnya.

Instruksi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pemberantasan narkotika. Penindakan tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga menyasar jaringan yang mengendalikan distribusi dan pendanaan bisnis narkoba.

Salah satu pengungkapan yang dilakukan Polri adalah pembongkaran jaringan narkotika internasional Indonesia–Malaysia yang beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan.

Operasi gabungan tersebut melibatkan Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam pengungkapan itu, petugas menangkap empat orang tersangka dengan peran berbeda.

Selain mengamankan para tersangka, penyidik juga menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika dengan nilai sekitar Rp150 miliar. Penelusuran terhadap aset dan transaksi keuangan dilakukan untuk mengetahui lebih jauh aktivitas jaringan tersebut.

Dari hasil penelusuran rekening perusahaan yang diduga digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan, penyidik menemukan transaksi mencapai Rp2,9 triliun sepanjang 2018 hingga 2024.

Angka transaksi tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman penyidikan. Aparat perlu memastikan keterkaitannya dengan aktivitas jaringan narkotika yang sedang diusut, sekaligus mengembangkan kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa pengungkapan jaringan dan penelusuran aset merupakan bagian dari komitmen Kapolri untuk memberantas narkoba dari hulu hingga hilir.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 18 November 2026, Trunoyudo menegaskan bahwa pemberantasan narkotika harus dilakukan melalui pencegahan, penegakan hukum, serta penuntasan kejahatan yang berkaitan dengan jaringan peredaran gelap.

“Komitmen Bapak Kapolri adalah melakukan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan kejahatan narkoba dari hulu sampai hilir. Pengungkapan jaringan dan penelusuran aset menjadi bagian dari upaya tersebut,” ujar Trunoyudo.

Penindakan juga dilakukan secara intensif oleh jajaran kepolisian di daerah. Salah satu capaian yang disampaikan berasal dari Polda Sumatera Utara. Dalam kurun waktu 46 hari, terhitung sejak 1 Oktober hingga 15 November 2026, Polda Sumut mengungkap 981 kasus narkotika dengan jumlah tersangka mencapai 1.311 orang.

Dari rangkaian pengungkapan tersebut, petugas menyita sekitar 30,34 ton narkotika berbagai jenis. Capaian itu memperlihatkan luasnya penanganan perkara narkotika di tingkat kewilayahan, sekaligus menjadi bagian dari upaya memutus peredaran gelap di daerah.

Polda Jawa Tengah juga mengungkap ratusan kasus narkotika dengan ratusan tersangka. Penindakan serupa turut dilakukan di sejumlah wilayah lainnya, termasuk Batam dan Lumajang.

Selain memburu jaringan dan pelaku, kepolisian juga menyasar lokasi permukiman yang terindikasi menjadi pusat transaksi narkoba. Salah satunya melalui penggerebekan kawasan Pasar Obor, Jakarta Timur.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 10 orang. Polisi juga menemukan 159 paket kecil yang diduga berisi sabu, sejumlah peralatan penyalahgunaan narkotika, serta senjata api rakitan dan senjata tajam.

Penggerebekan kawasan rawan narkoba menjadi salah satu bentuk penindakan langsung di lingkungan masyarakat. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk mengurangi ruang gerak pelaku yang memanfaatkan kawasan permukiman sebagai tempat transaksi maupun aktivitas penyalahgunaan narkotika.

Rangkaian pengungkapan tersebut memperlihatkan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya berfokus pada penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Aparat juga berupaya memutus jalur distribusi, menelusuri sumber pendanaan, serta mengungkap pihak-pihak yang diduga berperan sebagai pengendali jaringan.

Di sisi lain, penindakan terhadap kawasan rawan perlu diikuti langkah pencegahan dan pemulihan agar lokasi yang telah ditertibkan tidak kembali menjadi pusat peredaran narkoba. Pelibatan masyarakat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, keluarga, dan lingkungan pendidikan menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan serta deteksi dini.

Polri menegaskan pemberantasan narkotika akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi lintas lembaga dan seluruh jajaran kewilayahan. Upaya tersebut diarahkan untuk memutus jaringan peredaran gelap, menghambat aliran dana hasil kejahatan, serta melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *