Teguh menjelaskan bahwa kondisi keuangan yang sangat buruk dan tingginya beban utang menjadi alasan utama pembubaran. Model bisnis ketujuh BUMN tersebut dinilai tidak lagi berkelanjutan.
Terkait nasib karyawan, proses pembubaran akan melibatkan kurator untuk menjual aset perusahaan. Hasil penjualan aset akan digunakan untuk membayar kewajiban, termasuk kepada karyawan. Pemerintah memastikan bahwa hak karyawan seperti pesangon dan dana pensiun tetap diprioritaskan.
Wakil Menteri BUMN menambahkan bahwa penilaian terhadap BUMN dilakukan berdasarkan tiga parameter, yaitu kesehatan keuangan, kontribusi terhadap perekonomian, dan keberlanjutan model bisnis. Jika ketiganya tidak terpenuhi, perusahaan akan masuk dalam daftar evaluasi pembubaran.
Langkah pembubaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merombak portofolio BUMN agar lebih efisien, berkelanjutan, dan akuntabel.
