DINEWS.ID – Menyikapi isu pilkada tidak langsung, LS-Vinus menggelar diskusi pegiat pemilu bertema “Kita Tolak Pilkada Tak Langsung” yang digelar secara daring di Vinus Empowerment Space (VES) Desa Cemplang, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Minggu, 4 Januari 2026.
Agenda yang dihadiri oleh Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, Ketua Yayasan Gemintang Suara Campernik, Rafih Sri Wulandari, Akademisi UNJ, Ubaedilah Badrun dan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi Indonesia), Jeirry Sumampow bukan hanya membahas tentang isu politik dan isu demokrasi, namun juga membahas soal masa depan demokrasi di Indonesia dengan adanya isu rencana pilkada tidak langsung.
Yusfitriadi menyebut, hal tersebut melanggar hak konstitusi dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terdahulu. Sehingga menurutnya, DPR dalam hal ini terkesan ahistoris terhadap sejarah.
“Saya mengingatkan para elit politik, untuk tidak melupakan sejarah panjang dalam konstitusional kita, dalam membuat regulasi-regulasi demokrasi melalui pemilihan umum. Dan saya berharap, seluruh pihak ikut serta dalam mendorong spirit, semangat dalam menguatkan penolakan terhadap pemilihan kepala daerah tidak langsung,” ucapnya.
Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti yang juga bertindak sebagai pembawa acara dalam agenda tersebut mengatakan bahwa di era pemerintahan saat ini, kembalinya isu pilkada tidak langsung bukan hanya sekali mencuat ke permukaan.
“Hal itu tentunya menjengkelkan. Dalam catatan saya, di era pemerintahan ini, sudah dua kali kita digoyang dengan isu pilkada tidak langsung, persis di bulan Desember. Jangan-jangan ini pengalihan isu kurang cakapnya pemerintah dalam menangani banjir di Sumatera, sehingga kita disibukkan dengan merespons keinginan para elit politik tersebut,” ujarnya.
Turut serta dalam diskusi melalui daring, Akademisi UNJ, Ubaedilah Badrun menambahkan, argumentasi yang muncul dari para pihak yang mendukung pilkada tidak langsung lemah dan tidak konstitusional, sebab putusan MK dikatakannya sudah jelas. Bahkan argumentasi berbasis riset pun tidak dimunculkan, lebih mengarah ke argumentasi kepentingan.
“Misalnya, pemilu mahal sehingga tidak perlu ada pemilu atau pilkada langsung. Lalu apanya yang disebut dengan mahal, tingkat mahalnya itu apa, diperuntukkan untuk apa dan detailnya bagaimana, perlu diukur. Roh republik itu adalah demokrasi,” katanya.
Jika dibandingkan dengan nilai kasus korupsi selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), sambungnya, yang mencapai sekitar Rp500 triliun, maka anggaran sebesar Rp71,3 triliun yang dikeluarkan negara dalam pelaksanaan Pemilu 2024 itu, tidak mahal demi menyelamatkan demokrasi republik ini.
“Jadi argumen mahal itu tidak argumentatif, tidak cukup kuat untuk mengubah sistem pemilu dari pilkada langsung ke pilkada tidak langsung. Jika mau kita bongkar biaya-biaya yang tidak perlu, seharusnya biaya yang dikeluarkan bisa lebih efisien dengan tidak membiayai hal-hal yang tidak perlu,” tegasnya.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menambahkan dengan tegas tiga alasan menolak pilkada tidak langsung, pertama senada dengan Yusfitriadi yakni ahistoris, kedua inkonstitusional dan melanggar putusan MK, yang ketiga dikatakannya mereduksi kedaulatan rakyat.
“Di 2014, pernah ada upaya serupa yakni pilkada langsung menjadi tidak langsung oleh partai-partai politik, pada masa pemerintahan SBY. Sehingga, SBY merespons dengan mengeluarkan 2 PERPU yang mengembalikan menjadi pilkada langsung. Jadi politisi atau partai-partai politik kita ini pura-pura lupa atau pura-pura ahistoris karena mabuk kekuasaan, makanya perlu kita ingatkan” tegasnya mengkritik.
Menyoroti beberapa poin yang telah disampaikan sebelumnya, Ketua Yayasan Gemintang Suara Campernik, Rafih Sri Wulandari berpendapat bahwa pilkada tidak langsung sangat menimbulkan banyak kekhawatiran, di antaranya masyarakat yang rentan konflik, tidak dinamisnya hubungan pemerintah pusat dengan daerah, dalam hal ini dikatakannya bertentangan dengan spirit otonomi daerah sehingga akan terjadi sentralisasi di pusat.
“Juga bicara soal kedaulatan ada di tangan rakyat, ini juga menjadi patah, jadi rakyat yang mana yang nantinya akan dibela oleh kelompok elit politik tersebut,” pungkasnya.
/***
Editor: YB
