DINEWS.ID – Founder Lembaga Studi Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi menilai bahwa keberhasilan berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Bogor sangat bergantung pada ketersediaan pasokan material alam, seperti pasir, batu, split, dan bahan konstruksi lainnya. Ketersediaan material tersebut menjadi faktor utama dalam mendukung proyek-proyek pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Proyek yang dimaksud mencakup proyek yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga berbagai program pembangunan yang menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Bogor.
Berdasarkan berbagai literatur dan proyeksi kebutuhan pembangunan, proyek-proyek tersebut diperkirakan membutuhkan sedikitnya 11 ribu ton material alam. “Namun, kondisi produksi dan pasokan material di Kabupaten Bogor saat ini dinilai belum stabil sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan,” tuturnya.
Penutupan Tambang dan Ancaman Kekurangan Material
Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah kebijakan penutupan sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Bogor. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, terutama terkait keberlanjutan pasokan material konstruksi untuk kebutuhan pembangunan daerah.
Akibat berkurangnya aktivitas produksi tambang, muncul kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan baku pembangunan. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa solusi yang jelas, maka kebutuhan material untuk berbagai proyek pembangunan berisiko tidak terpenuhi.
Faktor Global Turut Menambah Tekanan
Selain faktor kebijakan daerah, kondisi ekonomi global juga menjadi tantangan tersendiri. Ketidakpastian ekonomi internasional telah memengaruhi harga energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), yang menjadi komponen penting dalam operasional alat berat, proses produksi, hingga distribusi material alam.
Kenaikan biaya energi secara langsung berdampak pada harga dan kelancaran distribusi material konstruksi. “Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya pembangunan sekaligus memperbesar risiko keterlambatan proyek,” terang Yusfitriadi.
Potensi Proyek Mangkrak Jika Tidak Ada Solusi
Jika persoalan pasokan material alam tidak segera ditangani, berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Bogor berpotensi mengalami keterlambatan, stagnasi, bahkan mangkrak. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat segera menghadirkan solusi yang mampu menjamin keberlangsungan pasokan material untuk kebutuhan pembangunan.
“Langkah cepat dan terukur diperlukan agar proyek-proyek strategis yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Yusfitriadi.
Prioritaskan Pelaku Usaha yang Berkontribusi bagi Daerah
Di sisi lain, kondisi keterbatasan pasokan jangan sampai dimanfaatkan sepenuhnya oleh perusahaan dari luar daerah tanpa memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor perlu memiliki komitmen nyata untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal secara signifikan, komitmen menjaga kelestarian lingkungan, serta penerapan praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, stigma negatif bahwa aktivitas pertambangan selalu merusak ekologi dapat diminimalkan melalui bukti nyata di lapangan.
Selain itu, perusahaan juga perlu menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) secara konsisten, berkelanjutan, dan merata kepada masyarakat sekitar wilayah operasional.
Evaluasi dan Penegakan Aturan Harus Dilakukan
Pemerintah harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan dan penyediaan material alam. Perusahaan yang tidak menunjukkan komitmen terhadap lingkungan, masyarakat, dan pembangunan daerah perlu diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk hingga pencabutan izin usaha apabila diperlukan.
“Dengan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan, Kabupaten Bogor dapat memastikan keberlangsungan proyek-proyek strategis tanpa mengorbankan masa depan ekologi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(Yusfitriadi /***)
Editor: YB
