Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian dan layanan aparatur negara.
“Maka sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya mensyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,” ujarnya.
“Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government Centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau Citizen Centric, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial dan masih banyak lagi,” kata Anas.
Percepatan ini lanjutan Anas didasari oleh Peraturan Presiden yang dikeluarkan pada 22 Desember 2023 yang menetapkan Perpres 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.
“Yang itu semua memfasilitasi ekosistem nasional yang memfasilitasi GovTech sebagai kunci dari percepatan dan keberlanjutan,” ujarnya.
/***
Editor: YB
