DINEWS.ID – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan dan menahan empat tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025 hingga 2026. Berdasarkan hasil audit, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.
Keempat tersangka berasal dari unsur direksi, Badan Pengawas, dan pihak advokat. Mereka masing-masing berinisial MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES sebagai anggota Badan Pengawas PDTS KBS, serta MM yang berprofesi sebagai advokat pada Kantor Ma’ruf Syah & Partner.
Penetapan tersangka disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Timur, Dr. IG Punia Atmaja NR, bersama Asisten Intelijen dan tim penyidik dalam konferensi pers pada Kamis, 19 November 2026.
Dalam penjelasannya, Aspidsus mengungkap dugaan penyalahgunaan dana perusahaan melalui permintaan uang yang disebut-sebut untuk membantu menyelesaikan perkara hukum. Namun, menurut penyidik, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagaimana alasan yang disampaikan kepada pihak perusahaan.
Berawal dari Permintaan Dana untuk Mengurus Perkara
Perkara ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS mendapat panggilan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.
Dalam perkembangan perkara tersebut, NW dan MN disebut bertemu dengan MM melalui perantara EES. Pertemuan itu diduga menjadi awal munculnya permintaan dana dengan alasan membantu menutup perkara yang sedang ditangani.
MM disebut meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan dana tambahan Rp500 juta. Berdasarkan keterangan Kejati Jatim, sejumlah uang kemudian dikeluarkan dari kas PDTS KBS. Namun, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.
Permintaan dana serupa kembali terjadi pada April 2025. Kali ini, direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan oleh Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan periode 2013–2024.
Dalam proses tersebut, MM kembali diduga meminta lawyer fee Rp100 juta serta dana pengurusan perkara sebesar Rp995 juta. Permintaan itu kemudian berkembang hingga total uang yang dikeluarkan mencapai Rp2,41 miliar.
Kejati Jatim menegaskan pihaknya tidak pernah meminta uang kepada PDTS KBS untuk menghentikan atau menutup perkara. Penyidik menyebut permintaan dana tersebut merupakan akal-akalan para tersangka dengan mencatut nama Kejaksaan.
Dokumen Kerja Sama Jasa Hukum Diduga Direkayasa
Penyidik juga menemukan dugaan rekayasa administrasi untuk menutupi pengeluaran dana dari kas perusahaan. Keempat tersangka diduga bersekongkol membuat dokumen yang seolah-olah menunjukkan bahwa pengeluaran tersebut merupakan biaya kegiatan jasa hukum yang sah.
Dokumen yang dimaksud antara lain perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, kegiatan pembuatan kajian atau review standar operasional prosedur (SOP) KBS, serta PKS yang disebut penyidik sebagai dokumen fiktif.
Selain itu, diterbitkan kuitansi pembayaran honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan layanan hukum litigasi. Dokumen-dokumen tersebut diduga digunakan untuk membuat pengeluaran Rp2,41 miliar terlihat dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
“Keempat tersangka bersekongkol dengan cara membuat perjanjian kerja sama layanan jasa hukum dengan membuat review SOP KBS, PKS KBS fiktif dan menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum, biaya pendampingan layanan hukum litigasi tersebut sejumlah Rp2,41 miliar dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah uang tersebut untuk kegiatan yang sah,” jelas Aspidsus.
Dengan demikian, dugaan perkara ini tidak hanya berkaitan dengan permintaan dana untuk mengurus persoalan hukum, tetapi juga mencakup dugaan penggunaan dokumen dan administrasi perusahaan untuk menyamarkan pengeluaran tersebut.
Audit BPKP Temukan Kerugian Negara Rp3,27 Miliar
Selain dana Rp2,41 miliar yang diduga dikeluarkan dengan dalih pengurusan perkara, penyidik menemukan pengeluaran kas perusahaan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Nilainya mencapai Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026. Dana tersebut diklaim digunakan untuk sejumlah kebutuhan, antara lain operasional bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp3.270.559.452.
Besaran tersebut merupakan akumulasi dari dana Rp2,41 miliar yang diduga berkaitan dengan pengurusan perkara serta pengeluaran lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus ini menjadi perhatian karena dana yang berasal dari kas PDTS KBS semestinya digunakan untuk mendukung pengelolaan perusahaan, termasuk pembenahan fasilitas dan pelayanan Kebun Binatang Surabaya.
Empat Tersangka Ditahan Selama 20 Hari
Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidiair, juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Setelah penetapan tersangka, Kejati Jawa Timur melakukan penahanan terhadap MN, NW, EES, dan MM. Keempatnya ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jawa Timur selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.
Penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS. Sementara itu, penyidik masih mendalami rangkaian perbuatan para tersangka dan penggunaan dana perusahaan yang diduga menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp3,27 miliar.













