“Arahan Pak Presiden itu clear bahwa tidak ada lagi membuat aplikasi, karena di Indonesia ini sudah ada 27.000. Jadi kalau (layanan melalui aplikasi/platform) tidak berbentuk integrasi ataupun tidak diintegrasikan dengan GovTech INA Digital, maka tidak diperkenankan kembali adanya anggaran APBD untuk membuat aplikasi,” ujarnya setelah mengikuti arahan presiden.
Dalam SPBE Summit 2024 dan peluncuran Government Technology atau GovTech Indonesia yang diberi nama INA Digital, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi dan menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi harus melayani bukan mempersulit dan bukan memperlambat.
Sehingga lanjut Presiden Jokowi, seharusnya yang menjadi tolak ukur dari sebuah capaian adalah kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelayanan dalam kemudahan mengurus segala sesuatu.
“Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ini ada kurang lebih ada 27.000 aplikasi, ada 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Nggak akan mungkin terjadi adanya mempermudah, mempercepat tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih,” kata Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa, mulai tahun ini, seperti apa yang sudah disampaikan pada awal Januari lalu agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi baru.
Dari data yang masuk dan sudah melalui pengecekan di saat merumuskan anggaran, Presiden Joko Widodo menyebut anggaran membuat aplikasi atau platform mencapai Rp 6,2 Triliun.
