DINEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan ini menjadi salah satu tahapan penting setelah RUU Perampasan Aset melalui proses pembahasan panjang di parlemen. Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, baik yang merugikan keuangan negara maupun masyarakat.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat paripurna. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap regulasi tersebut muncul karena penegakan hukum selama ini dinilai belum optimal dalam memulihkan aset yang berasal dari kejahatan.
Menurut Habiburokhman, penanganan tindak pidana tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Negara juga membutuhkan instrumen hukum yang memungkinkan aset hasil kejahatan dipulihkan dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.
Pengesahan RUU tersebut dilakukan setelah pembahasan tingkat pertama diselesaikan oleh Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu, 18 November 2026. Dalam rapat paripurna sehari berikutnya, DPR mengambil keputusan pada pembicaraan tingkat kedua.
Dibahas dengan 397 Daftar Inventarisasi Masalah
Habiburokhman memaparkan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Selain itu, kunjungan kerja dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Menurut Habiburokhman, tahapan pembahasan juga memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media dapat mengikuti proses melalui RDPU, rapat kerja, rapat Panja, hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi.
Proses tersebut turut disiarkan melalui TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, serta laman resmi DPR.
Dari sisi substansi, pembahasan RUU menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasilnya, rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal.
Judul RUU juga disempurnakan dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya”. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk mempertegas cakupan pengaturan perampasan aset yang tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Empat Pilar Pengaturan Perampasan Aset
Dalam laporan Panja, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama.
Pilar pertama berkaitan dengan asas dan ruang lingkup. Pengaturan ini menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas sebagai bagian penting dalam pelaksanaan perampasan aset. Ruang lingkupnya juga diperluas untuk menjangkau sejumlah kejahatan finansial dan tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi.
Pilar kedua adalah prosedur presisi, termasuk mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme tersebut dirancang dengan pembagian kewenangan yang jelas dan prosedur yang harus dijalankan sesuai ketentuan hukum.
Pilar ketiga menyangkut tata kelola dan transparansi. RUU mengatur pengelolaan aset secara menyeluruh melalui badan profesional yang independen, didukung sistem informasi pengelolaan aset.
Sementara itu, pilar keempat adalah restorasi berkeadilan. Pengaturan ini diarahkan untuk memastikan aset yang berhasil dirampas dapat dikembalikan kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.
Penipuan Digital hingga Perdagangan Orang Masuk Ruang Lingkup
RUU Perampasan Aset juga memperluas cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar penanganan aset. Beberapa di antaranya adalah tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.
Selain itu, pengaturan juga mencakup tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi maupun berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Perluasan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pemulihan aset dari kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian adalah penipuan berbasis teknologi informasi, termasuk praktik investasi bodong yang dapat menyebabkan banyak korban.
Dalam laporan pembahasan, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dijelaskan melalui sejumlah tahapan. Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan.
Dengan adanya tahapan tersebut, perampasan aset tidak dimaksudkan sebagai tindakan sepihak tanpa proses hukum. Pemeriksaan di persidangan menjadi bagian dari mekanisme yang harus dilalui untuk menguji dasar perampasan dan melindungi hak pihak-pihak terkait.
DPR Tekankan Pengawasan agar Tidak Disalahgunakan
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam pembahasan RUU adalah potensi penyalahgunaan kewenangan. Habiburokhman menegaskan bahwa instrumen perampasan aset harus dilaksanakan dengan pengawasan dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset. Sistem tersebut juga diarahkan untuk menyediakan jejak audit secara permanen.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Habiburokhman menambahkan, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Pengembalian kepada korban juga menjadi salah satu prioritas, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset dengan itikad baik.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan setiap fraksi dalam rapat paripurna. Persetujuan tersebut kemudian ditandai dengan ketukan palu.
Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang menandai berakhirnya salah satu tahap panjang pembentukan regulasi tersebut. Namun, pelaksanaan ketentuannya ke depan akan bergantung pada penerapan aturan, mekanisme pengawasan, serta perlindungan hak masyarakat dan pihak ketiga yang diatur di dalamnya.













