“Pada dasarnya, tahapan pilkada bukan belum dilaksanakan. Tapi untuk masuk di tahapan sosialisasi atau kampanye memang belum masuk. Untuk hal ini, kita perlu adanya rapat kembali, terkait penetapan titik-titik untuk penempatan APK sesuai aturan yang ditetapkan bersama,” tutur Habibi.
Senada dengan Habibi, Komisioner Bawaslu Kota Bogor, Anto Siburian menambahkan, terkait penertiban bukan hanya untuk APK yang dianggap alat peraga atau kampanye, yang sudah jelas melanggar baik di pohon atau di tiang listrik. Dan ini bisa membahayakan bagi masyarakat.
“Bagi kami di Bawaslu, ini adalah upaya pemerintah yang sangat baik serta bisa dilakukan secara bersama-bersama. Dan pihak kami pun sangat mendukung upaya penertiban ini, baik terkait urusan pilwakot atau Pilgub, harus sesuai dengan peruntukannya,” bebernya.
Acara yang diinisiasi Polresta Bogor Kota tersebut, dihadiri oleh KPU, Bawaslu, Kodim 061, Satpol PP, Dishub Kota Bogor, Bappenda, Danpom III SLW dan Camat Bogor Tengah.
/***
Editor: YB













